7 Kepala OPD Pemprov Banten Definitif Ditarget November

SERANG, (KB).- Pengisian kekosongan jabatan tujuh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) setingkat Eselon II ditarget selesai November 2017 mendatang. Saat ini Pemprov Banten sedang mempersiapkan untuk seleksi jabatan (open bidding) untuk tujuh posisi tersebut. “Paling enggak Oktober, November statusnya jelas, karena rangkap jabatan juga merepotkan,” ujar Gubernur Banten Wahidin Halim seusai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Banten, Kamis (10/8/2017).

Pengisian kekosongan jabatan tersebut akan melalui mekanisme lelang jabatan. Draf Panitia Seleksi (Pansel) lelang jabatan pun sudah siap tinggal disahkan. Sekda Banten Ranta Soeharta yang akan menjadi ketua panselnya.  “Itu kan amanat undang-undang, harus melalui lelang,” ucapnya. Pembahasan terkait lelang jabatan tersebut sudah dilakukan. Pembukaan lelang jabatan pun menurut WH akan dibuka tidak lama lagi. Menurutnya, baik ASN dari pusat maupun daerah bisa mendaftar.
“Boleh, wartawan juga boleh daftar,” tuturnya berkelakar.

Menurut WH, proses lelang jabatan ini harus dilakukan sebaik mungkin sesuai aturan perundang-undangan. Kemudian pemilihan pejabat pengisi pun harus sesuai dengan kompetensi dan profesional.
Adapun jabatan yang saat ini mengalami kekosongan dan diisi oleh pelaksana tugas yaitu Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan (ARTP), Badan Kepegawaian Daerah, Biro Pemerintahan, Biro Bina Infrastruktur dan SDA, Biro Umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Sementara untuk Staf Ahli Gubernur dibiarkan kosong. Sebelumnya, Asda III Setda Banten, Samsir mengatakan, kekosongan jabatan kepala OPD tentu mengganggu kinerja. Oleh karena itu, saat ini sementara diisi oleh pelaksana tugas. “Sesuai Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada memang gubernur baru boleh melantik setelah 6 bulan menjabat. Ya sekitar November Pak Gubernur sudah bisa melantik,” tuturnya.