HANYA dalam tempo 24 bulan 17 Kepala Daerah (Kepda)
ditangkap KPK karena tindak korupsi, baik lewat OTT maupun penyelidikan.
Begitu maraknya praktek korupsi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri,
sampai-sampai Mendagri Tjahjo Kumolo diminta mundur. Memangnya Kepda
korup itu salah Mendagrinya?
Ada keluarga banyak anak, lalu anak-anak itu nyolongi buah-buahan
milik tetangga. Apakah pantas tetangga mendesak bapaknya si anak
bercerai saja, biar istrinya cari bapak baru yang bisa mendidik anak?
Kira-kira begitu analoginya, ketika Mendagri Tjahjo Kumolo diminta
mundur gara-gara banyak Kepda korupsi.
Dua tahun belakangan memang begitu marak Kepda disasar KPK. Rupanya
mereka ini terkena penyakit THT (Telinga Hidung Tenggorokan) akut,
sehingga mereka menjadi tuli karenanya. Mereka jadi tidak dengar bahwa
rekannya di sana-sini bergantian ditangkap KPK gara-gara menerima suap.
Gila memang, hanya dalam kurun waktu 24 bulan, 17 kepala daerah
menjadi tersangka KPK, berarti setiap 1,5 bulan ada seorang Kepala
Daerah dicokok lembaga anti-rasuah. Agama selalu mengajarkan,
berlomba-lombalah dalam kebajikan. Maka jika gubernur, bupati, atau
walikota justru korupsi, menyalahgunakan aset dan kebijakan negara,
salahkan bila disebut mereka berlomba-lomba dalam keba…jingan?
Diakui atau tidak, Pilkada langsung dan Otonomi Daerah, memberi
karpet merah Kepda untuk melakukan korupsi. Pilkada itu proyek padat
modal, dan Otonomi Daerah itu menciptakan raja-raja kecil di daerah.
Karena suara rakyat dan dukungan partai harus beli, Kepda harus
pinter-pinter cari uang. Karena Otonomi Daerah diberi wewenang mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, “raja kecil” itu punya peluang
besar untuk bermain.
Sebetulnya pemerintah telah memiliki rambu-rambu untuk mencegah Kepda
korupsi. Misalnya, lewat UU Pilkada dilarang adanya dinasti politik.
Tapi ternyata pasalnya dibatalkan MK. Begitu juga kewenangan pemerintah
membatalkan Perda aneh-aneh produk para Kepda, lagi-lagi juga dibatalkan
MK. Nah, ketika wewenang pemerintah telah diserimpung oleh MK, kenapa
ketika Kepda banyak yang korup, Mendagrinya yang disalahkan?
Lihat saja sekarang, dari mereka yang ditangkap KPK beberapa di
antaranya sangat kental dengan politik dinasti. Perda-perda produk
mereka, di antaranya juga menjerumuskan Kepda masuk penjara pada
akhirnya
0 comments:
Post a Comment