Setiap Kebijakan Plt Wali Kota Cilegon Harus Dilaporkan ke Gubernur Banten

SERANG, (KB).- Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Cilegon Edi Ariadi berkewajiban melaporkan setiap kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan di Cilegon kepada Gubernur Banten Wahidin Halim.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten No. 132/Kep.371.Diktum/2017 tentang Penugasan Pelaksana tugas Wali Kota Cilegon. Surat ini menindaklanjuti Surat Keputusan No. 132.36/4424/SD tanggal 25 September 2017 yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

“Dengan surat itu, gubernur memutuskan, menetapkan, menugaskan saudara Drs H. Edi Ariadi jabatan wakil wali kota sebagai pelaksana tugas wali kota. Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, melaksanakan tugas dan wewenangan wali kota. Setiap kebijakan daerah yang diambil harus dilaporkan ke gubernur Banten,” ujarnya.

Seperti diberikan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menandatangani Surat Keputusan (SK) pelaksana tugas (plt) Wali Kota Cilegon, Ahad (24/9/2017).  Hal tersebut menyusul ditahannya Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi karena diduga menerima suap dari PT KIEC Rp 1,5 miliar untuk proses perizinan pembangunan Transmart.

Sesuai ketentuan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Wali Kota Cilegon Edi Ariadi yang akan mengemban tugas tersebut. “Senin pagi besok (diserahkan). SK pelaksana tugas sudah saya tandatangani,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo, melalui pesan Whatsapp, Ahad (24/9/2017).(