 |
Pandeglang-Praktek suap dengan cara meminta fee dari setiap proyek pemerintahan
yang dikerjakan oleh pengusaha diduga masih ramai dilakukan oleh para
pejabat di Provinsi Banten."Saya lihat di (Kabupaten) Pandeglang ini mungkin ada, iya. Contohnya
seperti dana Tunjangan Daerah (Tunda)," kata Anggota DPR RI Achmad
Dimyati Natakusumah, Senin (25/09/2017).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengingatkan agar pejabat daerah melakukan setiap kerjanya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah di atur dalam Undang-Undang (UU)"Bagi para kepala SKPD dalam penerimaan tamu harus betul-betul steril apalagi kepala daerah. Jangan-jangan tamu tersebut membawa uang untuk bupati, jadi harus betul-betul steril," terangnya.
Suami dari Irna Narulita, Bupati Pandeglang itu menjelaskan bahwa sebelum dilakukannya OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlebih dahulu membaca rekam jejak target operasinya.
"Semua yang terkait dengan anggaran harus dengan prosedur. Tidak boleh melakulan hal-hal di luar itu apalagi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)," jelasnya
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengingatkan agar pejabat daerah melakukan setiap kerjanya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah di atur dalam Undang-Undang (UU)"Bagi para kepala SKPD dalam penerimaan tamu harus betul-betul steril apalagi kepala daerah. Jangan-jangan tamu tersebut membawa uang untuk bupati, jadi harus betul-betul steril," terangnya.
Suami dari Irna Narulita, Bupati Pandeglang itu menjelaskan bahwa sebelum dilakukannya OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlebih dahulu membaca rekam jejak target operasinya.
"Semua yang terkait dengan anggaran harus dengan prosedur. Tidak boleh melakulan hal-hal di luar itu apalagi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)," jelasnya
0 comments:
Post a Comment