Tangsel-Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany, mengaku telah
melakukan komunikasi dengan pejabat Kementerian Sosial terkait sistem
penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Pasalnya hasil
verivikasi data jumlah warga penerima yang dikantongi kedua lembaga
saling berbeda."Saya kemarin sudah menyampaikan pak Dirjen Fakir Miskin (Kementerian
Sosial) apakah boleh warga yang 10.055 dipasang stiker rumahnya.
Airin mengutarakan, pengentasaan kemiskinan sudah menjadi program skala prioritas di daerah hasil pemekaran Kabupaten Tangerang tersebut. Upaya tersebut implementasinya dilakukan dengan cara terus meningkatkan alokasi anggaran pada Dinas Sosial tiap tahunnyaIni akan kita terus tingkatkan tiap tahunnya. Acuannya melihat RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ucapnya.
Rencana itu juga kembali dikombinasikan dengan program pemerintah pusat seperti PKH dan e-waroeng. Untuk program keterampilan, proses pembinaan selain dilakukan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga bekerjasama dengan sejumlah perusahaan swasta.
“Program pemerintah pusat kita kombinasikan dengan program bermuatan lokal. Dalam arti misalnya, di Tangsel ada sekitar 10.055 warga yang menerima bantuan non tunai. Maka diluar itu kita intervensi dengan anggaran APBD kita,” utaranya.
Untuk validasi data, BPS Kota Tangsel terus berkoordinasi dengan BPS pusat. Namun diakui Airin, memang dibutuhkan suatu inovasi didalamnya. Tujuannya supaya dapat lebih mudah lakukan identifikasi apabila sampai terjadi permasalahan seperti kemarin.
“Saya kemarin sudah menyampaikan pak Dirjen Fakir Miskin (Kementerian Sosial) apakah boleh warga yang 10.055 tadi dipasang stiker rumahnya. Jadi kita sudah tahu rumah terssbut sudah ada intervensi apa saja untuk bantuan di bidang sosial,” pungkas Airin
Airin mengutarakan, pengentasaan kemiskinan sudah menjadi program skala prioritas di daerah hasil pemekaran Kabupaten Tangerang tersebut. Upaya tersebut implementasinya dilakukan dengan cara terus meningkatkan alokasi anggaran pada Dinas Sosial tiap tahunnyaIni akan kita terus tingkatkan tiap tahunnya. Acuannya melihat RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ucapnya.
Rencana itu juga kembali dikombinasikan dengan program pemerintah pusat seperti PKH dan e-waroeng. Untuk program keterampilan, proses pembinaan selain dilakukan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga bekerjasama dengan sejumlah perusahaan swasta.
“Program pemerintah pusat kita kombinasikan dengan program bermuatan lokal. Dalam arti misalnya, di Tangsel ada sekitar 10.055 warga yang menerima bantuan non tunai. Maka diluar itu kita intervensi dengan anggaran APBD kita,” utaranya.
Untuk validasi data, BPS Kota Tangsel terus berkoordinasi dengan BPS pusat. Namun diakui Airin, memang dibutuhkan suatu inovasi didalamnya. Tujuannya supaya dapat lebih mudah lakukan identifikasi apabila sampai terjadi permasalahan seperti kemarin.
“Saya kemarin sudah menyampaikan pak Dirjen Fakir Miskin (Kementerian Sosial) apakah boleh warga yang 10.055 tadi dipasang stiker rumahnya. Jadi kita sudah tahu rumah terssbut sudah ada intervensi apa saja untuk bantuan di bidang sosial,” pungkas Airin
0 comments:
Post a Comment