Serapan Anggaran Rendah Hambat Pembangunan

Kasus penyerapan anggaran rendah pada pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 masih menjadi persoalan pelik, dan belum terpecahkan di Banten. Fakta yang terjadi tahun ini, realisasi anggaran Jamsosratu, program listrik desa dan rumah tidak layak huni di Pemprov Banten belum terserap maksimal. Rendahnya serapan anggaran juga dialami kabupaten/kota lainnya di Banten.

Meski di triwulan ketiga serapan anggaran untuk kegiatan fisik di Pemkab Pandeglang baru menembus sekitar 50 persen dari total APBD Rp 2,5 triliun, namun optimistis bisa mengejar target serapan anggaran menjadi maksimal. Sebaliknya, jika target tersebut tidak tercapai, hal itu bisa menghambat target pembangunan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun ke depan.

Koordinator Lembaga Analisis Kebijakan dan informasi Publik (Lakip), Zaenal Abidin mengatakan, pemerintah pusat pernah memangkas bantuan keuangan khususnya dana alokasi khusus (DAK), untuk kabupaten/kota yang serapan anggarannya rendah. Penundaan bantuan keuangan pusat seperti untuk Kabupaten Pandeglang terjadi pada tahun 2016.

Sekitar Rp 128 miliar, waktu itu bantuan keuangan pusat tidak turun pada triwulan ketiga, dan pemerintah daerah harus melakukan rasionalisasi anggaran dengan tujuan bisa merealisasikan kegiatan pembangunan meski terjadi pengurangan bantuan keuangan dari pusat. “Ya, masih untung waktu itu, Pandeglang bisa mengatasi persoalan itu dengan langkah rasionalisasi anggaran. Meski lagi-lagi terjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang diakibatkan oleh rendahnya serapan anggaran,” kata Zaenal.

Menurutnya, langkah rasionalisasi anggaran memang solusi, namun saja kegiatan pembangunan yang awalnya telah direncanakan banyak kegiatan akhirnya dilakukan prioritas kegiatan.  Pihaknya juga menilai serapan anggaran rendah tidak sepenuhnya akibat kegiatan proyek yang tidak dilaksanakan. Tetapi umumnya serapan anggaran rendah terjadi pada pos bantuan keuangan pusat.  “Ya, wajar jika pemerintah tidak mau menanggung risiko jika anggaran pusat direalisasikan tanpa mengacu pada petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak) dari pusat. Sebab, yang menjadi alasan pemerintah tidak maksimal menyerap anggaran pusat, karena keterlambatan juklak dan juknisnya,” ujarnya.

Keterlambatan juklak dan juknis anggaran juga sering terjadi pada pos bantuan keuangan provinsi. Sebab, tahun 2017 saja, Pandeglang mendapatkan anggaran bantuan keuangan provinsi Rp 90 miliar, namun juklak dan juknisnya datangnya lambat, tidak bersamaan dengan transfer anggarannya ke daerah. “Tapi, sesulit apapun persoalan penyerapan anggaran, semua itu harus dilakukan maksimal, terukur dan tepat sasaran. Jika tidak, kemungkinan pusat tidak akan menggulirkan lagi bantuan keuangan bagi daerah yang serapannya rendah. Kebijakan itulah, pahit atau manis harus diterima oleh penerima bantuan pusat, yakni provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Menurutnya, ada risiko besar bagi kabupaten yang tidak mampu menyerap anggaran maksimal baik pada pos keuangan daerah maupun bantuan keuangan provinsi dan pusat. RPJMD yang telah ditetapkan lima tahun itu, akan terjadi ketidaktercapaian pada target tahunan. “RPJMD itu kan untuk lima tahun dan didalamnya membuat kegiatan-kegiatan pembangunan yang harus diwujudkan. Nah, persoalannya jika setiap tahun terjadi serapan anggaran rendah, tentu akan ada kegiatan pembangunan yang tidak dilaksanakan. Akibatnya akan terjadi kegagalan target pembangunan dalam setiap tahunnya, dan ini berdampak pada RPJMD,” katanya.

Sementara itu, Sekda Pandeglang, Fery Hasanudin optimistis serapan anggaran tahun 2017 akan maksimal, karena serapannya hingga sekarang sudah mencapai 50 persen lebih. “Kita optimistis, sudah banyak kegiatan baik bersifat penunjukkan langsung maupun lelang yang sedang dilaksanakan. Mudah-mudahan akhir tahun ini progres pembangunan bisa tuntas sehingga penyerapan anggaran pun maksimal,” tuturnya. Meski begitu, Fery terus mengevaluasi semua OPD untuk melakukan percepatan pembangunan agar bisa mengejar target penyerapan anggaran. Pemerintah sudah menerapkan bonus dan sanksi bagi OPD yang kinerjanya lemah dalam penyerapan anggaran maupun dalam merealisasikan rencana kegiatan. “Ya, kami tetap optimistis serapan anggaran akan maksimal,” ucapnya.

Menurutnya, jika ada OPD lemah dalam penyerapan anggaran, itu pasti akan dievaluasi. Bisa jadi, kalau kegiatan tidak terserap, nanti tahun depan akan dialokasikan untuk kegiatan yang lebih prioritas. “Tahun ini sudah tercapai target pembangunan jalan kabupaten hampir sepanjang 160 kilometer, termasuk pembangunan jalan lingkungan. Selain infrastruktur, pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan irigasi, sarana pendidikan dan kesehatan. “Paling tidak dengan progres pembangunan, masyarakat sebagai penerima manfaat bisa menikmati hasil pembangunan,” ujarnya.

Anggota badan anggaran DPRD Pandeglang, Hadi Mawardi berharap pemerintah fokus melaksanakan program kerja yang prioritas untuk kepentingan publik. Infrastruktur, pariwisata yang menjadi bagian dari visi dan misi pemerintah daerah harus dimaksimalkan. “Soal penyerapan anggaran, saya kira perlu ada komitmen kuat semua OPD untuk merealisasikan anggaran kegiatan secara terukur, tepat, profesional sesuai dengan perencanaan pembangunan,” katanya. Selaku dewan, Hadi sering mengingatkan para kepala OPD dalam rapat kerja komisi terkait serapan anggaran. Bahkan, pihaknya sering menekankan agar realisasi kegiatan dilakukan lebih cepat, terutama kegiatan penunjukkan langsung. Sebab, jika tidak segera, akan berdampak terhadap serapan anggaran rendah.