Belanja Daerah Kabupaten Serang Diestimasi Rp 2,61 T

 

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah saat menyerahkan nota keuangan pada Ketua DPRD Kabupaten Serang Muhsinin saat rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Serang, Senin (6/11/2017).*

SERANG, (KB).- Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah menyampaikan nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2018 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Serang, Senin (6/11/2017). Dalam pengantar nota keuangan tersebut, alokasi belanja daerah tahun anggaran 2018 direncanakan senilai Rp 2,61 triliun.

Tatu mengatakan, alokasi belanja daerah tahun 2018 tersebut terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp 1,56 triliun dan belanja langsung Rp 1,05 triliun.”Pada belanja tidak langsung direncanakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji ASN, kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan anggota DPRD yang seluruhnya berjumlah Rp 1,10 triliun. Belanja hibah Rp 38,43 miliar, bantuan sosial Rp 1,85 miliar.

Selanjutnya, bagi hasil kepada pemerintah desa Rp 33,28 miliar, belanja bantuan keuangan sebesar Rp 383,46 miliar, dan anggaran belanja tidak terduga Rp 5 miliar. Sedangkan untuk belanja langsung itu, dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan di setiap SKPD yang besarnya mencapai Rp 1,05 triliun.

Pada kesempatan itu, Tatu menyampaikan untuk pendapatan daerah diestimasikan sebesar Rp 2,46 triliun. Angka tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 636,10 miliar, dana perimbangan sebesar Rp 1,40 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 426,81 miliar.

“Dari uraian RAPBD tersebut, maka struktur rancangan APBD tahun 2018 dapat digambarkan berikut. RAPBD sebesar Rp 2,46 triliun, rencana belanja daerah sebesar Rp 2,61 triliun, penerimaan pembiayaan daerah Rp 156,38 miliar, dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp 6,5 miliar,” katanya.

Ia menjelaskan, sejauh ini pihaknya memang terus berupaya untuk belanja langsung ini besar. Namun perlu diketahui, bahwa belanja langsung ini tidak murni untuk belanja pegawai. Sebab, ada bantuan untuk dana desa yang masuk ke sana. Kemudian, belanja tidak langsung selain hibah, dana TT juga dana untuk bantuan desa yang besar. “Jadi kadang kan masyarakat langsung melihat ini terlalu besar ke belanja tidak langsung didalamnya dilihat dulu breakdownya,” ujarnya.

Meski demikian, lanjutnya, dirinya berupaya agar belanja langsung ini sifatnya belanja modal atau belanja barang jasa yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Persentasenya pun terus diupayakan agar semakin meningkat. “Terutama kan tadi saya sampaikan dalam 6 skala prioritas itu kita lebih fokus lagi soal IPM, itu ada pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan. Jadi kita untuk terus fokus ke arah sana tiap SKPD ke arah peningkatan IPM, untuk menjadi program prioritas di RPJMD,” tuturnya.

Saat disinggung soal anggaran pendidikan, Tatu mengatakan, anggaran pendidikan jika rumusnya dengan belanja biaya pegawai itu masih masuk 20 persen. Namun jika dengan rumusan APBD memang masih harus lebih besar. Sebab, anggaran yang ada dari APBD masih harus terbagi ke beberapa OPD lainnya.