SERANG-Bupati Serang menegaskan, program yang dibuat Kepala Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) agar sesuai dengan prioritas pembangunan dan
menjadi solusi Masyarakat Kabupaten Serang. Pasalnya, Kabupaten Serang
sudah mendapatakan penghargaan Sistem Akuntibilitas Aparatur Kinerja
Istansi Pemerintah (SAKIP) dari Menteri PAN-RB dengan predikat BB
sehingga bisa mempertahankan prestasi tersebut bisa melalui program yang
efektif dan tepat sasaran. Hal itu dikatakanna setelah mengikuti forum
konsultasi publik awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Aula TB
Suandi, Senin (29/01/2018).
Tatu menjelaskan, sebagai wujud proses perencanaan partisipatif maka dalam proses perencanaannya, penyusunan RKPD kabupaten serang melibatkan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan (stakeholders) yang diwujudkan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) guna menjaring aspirasi sebagai masukan dalam merumuskan prioritas pembangunan. “Skala prioritas pada program ini adalah pengentasan kemiskinan, pengangguran, kesehatan dan pendidikan sehingga peningkatan IPM menjadi tujuan dari program tersebut,” katanya.
Ia mengharapkan, konsultasi publik bisa menyusun rencana kerja tahun 2019 secara terukur, efektif dan fokus pada program prioritas Kabupaten Serang yang dapat menyelesaikan permasalahan kabupaten serang. “Melalui konsultasi publik ini, saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk dapat mendiskusikan tema pembangunan dan sasaran pembangunan tersebut agar lebih terarah dan fokus terhadap pencapaian target pembangunan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Serang tahun 2016-2021 dengan memperhatikan capaian pembangunan tahun 2017,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Mukhsinin mengatakan, Keementrian harus tegas dalam menunjuk kepala bagian dalam menunjuk pegawai harus sesuai skill di bidangnya agar kinerja bisa dioptimalkan. “Jika pekerjaan tidak dilakukan oleh ahlinya maka bencana ujungnya, jadi kepala lembaga manapun jika tidak sesuai dengan skill lebih baik mengundurkan diri atau minta dipindahkan,” ungkapnya.
Ia juga menyadari bahwa anggaran Pemkab Serang setiap tahunnya terbatas, sedangkan kebutuhan pembangunan meningkat dengan perkembangan penduduk ekonomi masyarakat, sehingga menekankan seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja tahun 2019 menghindari kegiatan yang tidak berkaitan dengan pencapaian kinerja utama OPD. “tingkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan rencana kerja 2019, sehingga kita dapat memanfaatkan anggaran yang sangat terbatas ini secara optimal,” ujarnya.
Tatu menjelaskan, sebagai wujud proses perencanaan partisipatif maka dalam proses perencanaannya, penyusunan RKPD kabupaten serang melibatkan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan (stakeholders) yang diwujudkan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) guna menjaring aspirasi sebagai masukan dalam merumuskan prioritas pembangunan. “Skala prioritas pada program ini adalah pengentasan kemiskinan, pengangguran, kesehatan dan pendidikan sehingga peningkatan IPM menjadi tujuan dari program tersebut,” katanya.
Ia mengharapkan, konsultasi publik bisa menyusun rencana kerja tahun 2019 secara terukur, efektif dan fokus pada program prioritas Kabupaten Serang yang dapat menyelesaikan permasalahan kabupaten serang. “Melalui konsultasi publik ini, saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk dapat mendiskusikan tema pembangunan dan sasaran pembangunan tersebut agar lebih terarah dan fokus terhadap pencapaian target pembangunan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Serang tahun 2016-2021 dengan memperhatikan capaian pembangunan tahun 2017,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Mukhsinin mengatakan, Keementrian harus tegas dalam menunjuk kepala bagian dalam menunjuk pegawai harus sesuai skill di bidangnya agar kinerja bisa dioptimalkan. “Jika pekerjaan tidak dilakukan oleh ahlinya maka bencana ujungnya, jadi kepala lembaga manapun jika tidak sesuai dengan skill lebih baik mengundurkan diri atau minta dipindahkan,” ungkapnya.
Ia juga menyadari bahwa anggaran Pemkab Serang setiap tahunnya terbatas, sedangkan kebutuhan pembangunan meningkat dengan perkembangan penduduk ekonomi masyarakat, sehingga menekankan seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja tahun 2019 menghindari kegiatan yang tidak berkaitan dengan pencapaian kinerja utama OPD. “tingkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan rencana kerja 2019, sehingga kita dapat memanfaatkan anggaran yang sangat terbatas ini secara optimal,” ujarnya.
0 comments:
Post a Comment