Perekrutan Tenaga Ahli Untuk Simral Harus Teliti dan Terbuka

SERANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Nuraeni menanggapi rencana Gubernur Banten Wahidin Halim untuk merekrut tenaga ahli dibidang IT untuk sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (simral). Menurutnya, proses tersebut harus berjalan dengan teliti dan terbuka.

Nuraeni menilai hal itu perlu dilakukan karena tenaga ahli akan memiliki peranan penting terhadap hasil akhir penerapan sistem tersebut.

Politisi Partai Demokrat itu menganggap penerapan simral menjadi hal yang sangat penting mengingat tujuan akhirnya adalah mewujudkan e-government. Mengingat ini menjadi kali pertama dalam penerapannya, maka tentu dibutuhkan SDM yang mumpuni.

“Tentu yang diharapkan bahwa rekrutmen benar-benar sesuai dengan kapasitas kompetensi oleh para calon yang akan direkrut. Memahami dari segi rencana yang akan dilakukan gubernur, sistem pelaporan juga mungkin kaitan pelaporan anggaran,” ujarnya, Sabtu (17/3) malam.

Simral sebagai hal baru di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bangen dan sangat berkaitan dengan hal berbau teknologi, memerlukan operator yanhg sangat menguasai di bidang itu.

“Memang saya kira dengan sistem simral ini kan sangat penting ya. Dimungkinkan Pemprov Banten untuk bisa mengelola SDM yang memang memahami dan menguasai terhadap IT. Sebab, mereka akan memanteng (mengawasi-red) terus yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaporan,” katanya.

Ketika SDM sudah didapat, kata dia, selanjutnya pemprov harus bisa terus menjaga ritme positifnya dalam penerapan simral. Mereka harus benar-benar bisa mengaplikasikannya sesuai dengan fungsi dan tujuan awal.

“Jadi dari mulai perencanaan, pelaksanaa, evaluasi bahkan aspirasi melalui IT. Jadi tidak ada lagi bahasa nanti aspirasi itu disampaikan di tengah-tengah perjalanan pas pembahasan anggaran. Tidak ada cerita, ada tambahan usulan dari anggota DPRD. Jadi semua sudah tersusun melalui renja (rencana kerja) OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Nandy Mulya S meminta, Kepala OPD untuk pro aktif terkait hal teknis pada penerapan simral. Pemprov Banten merupakan satu-satunya pemprov di seluruh Indonesia yang menerapkan simral.

“Saat ini bukan ceramah makro tapi lebih pada detail dan teknis dari masalah-masalah di OPD,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku, penerapan simral di Pemprov Banten masih butuh penyempurnaan. Salah satunya adalah masih kurangnya tenaga untuk posisi operator, programer dan analis.

“Perlu penambahan operator, untuk programer dan analis. Idealnya setiap OPD punya satu-satu. Dua bulan ini (bisa terpenuhi). Saya tanya, kamu (awak media-red) punya programer enggak? Nanti diangkat sebagai tenaga ahli. (Posisi operator, analis dan programer) bisa (direkrut) dari orang luar,” ungkapnya.