Kekosongan Jabatan di Pemprov Banten Bertambah

SERANG, (KB).- Kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten bertambah, menyusul Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Maesaroh, yang sudah memasuki masa pensiun per 1 April 2018. Dengan kekosongan jabatan yang terus bertambah, isu pelantikan Eselon II berhembus kencang di kalangan pegawai.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, informasi pelantikan Eselon II sudah berhembus kencang sejak Kamis (29/3/2018). Dari spekulasi yang berkembang, beredar sejumlah muka baru yang menduduki posisi strategis yang akan ditinggal pensiun pejabat sebelumnya. Selain pelantikan Eselon II, beredar pula agenda pelantikan Eselon III dan IV yang juga akan dilakukan pekan ini.

Selain di kalangan pegawai, informasi pelantikan pejabat bahkan beredar hingga kalangan legislatif. Sebagian di antaranya, menilai isu mutasi dan rotasi pegawai/pejabat sudah sangat liar karena menjadi perbincangan yang tidak kunjung selesai.

“Persoalan mutasi dan rotasi pejabat ini sudah kemana-mana informasinya. Harapannya tentu jangan sampai ada ekses yang bisa mengganggu kinerja, apalagi sampai mengganggu program pembangunan. Mutasi yang seharusnya meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik, justru sebaliknya. Tentu ini tidak kita harapkan,” kata Anggota Komisi V DPRD Banten, Miptahudin, Ahad (1/4/2018).

Menurut anggota badan anggaran (banang) ini, kebijakan mutasi pegawai merupakan salah satu fungsi manajemen sistem kepegawaian Negara yang sangat fundamental. Namun, kata dia, tidak bisa dibantah bahwa mutasi atau rotasi menjadi dinamika dalam menempatkan orang di jabatan yang tepat.

Hal hampir senada dikatakan anggota Komisi I DPRD Banten, Aris Halawani. Dia berharap, mutasi atau rotasi pejabat segera dilakukan agar tidak berlarut-larut, karena bisa mengganggu kinerja dan program pembangunan. “Tidak bisa dibantah bahwa mutasi atau rotasi ini merupakan dinamika, dalam menempatkan orang di jabatan yang tepat. Apalagi jika melihat dinamika yang berkembang, mutasi menjadi sekelumit persoalan yang memperlambat serapan anggaran,” ucapnya.

Dalam rapat koordinasi dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), kata dia, realisasi anggaran setiap OPD sangat rendah. Dia khawatir, rendahnya realisasi anggaran itu merupakan dampak dari isu mutasi dan rotasi pejabat yang tidak kunjung tiba.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Komarudin, tidak bisa dihubungi. Begitu juga dengan Asda I Setda Banten, Samsir, yang tidak menjawab saat dihubungi Kabar Banten, Ahad (1/4). Untuk diketahui, kekosongan jabatan terjadi di semua tingkatan eselon yakni mulai dari Eselon II, III, dan IV. Berdasarkan data yang dihimpun, sampai Maret 2018 ada 30 jabatan Eselon IV yang kosong dan 19 jabatan Eselon III yang kosong. Sementara, untuk jabatan Eselon II yang sebelumnya ada tiga yang kosong, kini bertambah dengan pensiunnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Maesaroh per 1 April 2018. (