Biaya Berobat 2 Juta Warga Ditanggung Pemprov Banten

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim memastikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan menanggung biaya berobat sekitar 2 juta warga Banten yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan melalui program berobat gratis. Menurut gubernur, program berobat gratis menggunakan KTP-el telah disepakati dengan BPJS Kesehatan.

“BPJS punya undang-undang sendiri dalam rangka untuk mengasuransikan. Saya bilang itu (BPJS Kesehatan) lembaga asuransi, agar masyarakat mau melaksanakan kewajiban. Itu urusan BPJS. Tapi urusan pemerintah tetap jalan dalam rangka mengurusi, menangani masalah kesehatan. Tidak ada benturan. Sekarang saya bilang, untuk warga Banten yang sakit dibayar oleh pemerintah provinsi,” kata Gubernur Banten, Wahidin Halim ditemui akhir pekan kemarin.

Wahidin menjelaskan, program berobat gratis menggunakan KTP segera direalisasikan sambil pemprov ikut mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan di Banten.”Saya menawarkan sebuah konsep. Saya laporan ke presiden, saya laporan ke menteri. (saya katakan) Yang 2 juta (penduduk belum punya kartu BPJS) itu biar kami yang tanggung sementara, sambil secara bertahap kita tingkatkan kepesertaan BPJS,” tuturnya.

Menurutnya, selama ini pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah membantu BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kepesertaan. Tercatat sekitar 4 juta warga yang premi BPJS-nya ditanggung pemerintah. “Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota sudah ikut membantu. 4 juta orang sebenarnya dibantu oleh pemda, pemkab. Tapi sebenarnya BPJS juga belum berhasil saya liat. (belum berhasil) Mengajak masyarakat, menyosialisasi agar berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri. Kemudian banyak perusahaan di Banten juga belum membayar premi buat karyawannya. Banyak itu, cukup besar,” tutur pria yang akrab disapa WH ini.

WH mengklaim, apa yang diinginkan pemprov tersebut telah disepakati dengan BPJS Kesehatan pada saat pertemuan dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris di Kantor Gubernur, KP3B, beberapa waktu lalu.”Sudah sepakat dengan BPJS. Saya bilang 2 juta itu mau diapain. Itu warga saya, warga Banten. Secara moral saya bertanggung jawab. Boleh dong dana daerah untuk kepentingan publik, kepentingan rakyatnya, masyarakatnya. Asal jangan dikorupsi kan,” kata mantan Wali Kota Tangerang periode 2003-2013 ini.

WH kembali menjelaskan, pemprov tidak memiliki kemampuan membayar premi BPJS Kesehatan untuk 2 juta orang.”Kita hitung jatuhnya (di angka) Rp 600 miliar. Kita tidak punya kemampuan. Kita tidak akan membayar premi BPJS. Tapi saya membayar orang Banten yang sakit. Itu jauh lebih murah,” tuturnya.

Ia menjelaskan, kedudukan gubernur yaitu sebagai kepala daerah yang punya otoritas dalam rangka melaksanakan desentralisasi.”Gubernur itu wakil pemerintah pusat. Jadi bisa mewakili menteri kesehatan, presiden, wakil presiden. Undang-Undang 23 (tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) itu kan mewajibkan pemerintah daerah untuk mengurusi, mengelola bidang kesehatan. Itu jadi urusan wajib pemerintahan,” ucapnya.

Saat ini, kata WH, Pemprov Banten melalui dua rumah sakit yakni RSU Banten dan RSUD Malingping, juga sudah bisa melayani pasien tidak mampu. Sementara untuk program berobat gratis pakai KTP masih menunggu waktu karena belum ada payung hukumnya. “Kemarin kan baru konsolidasi data (untuk program berobat gratis pakai KTP). Sekarang kan sebenarnya sudah bisa dilaksanakan, kita anggarkan jamkesda Rp 30 miliar. Kalau ada yang tidak mampu mau berobat silakan saja ke rumah sakit,” ujar WH.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Sigit Wardojo membenarkan hal tersebut. “Kami sepakati dengan Pak Gubernur sekitar 1,9 juta. Tidak pakai BPJS, pakai KTP. Tidak (dikategorikan apakah mampu atau tidak mampu). Kategorinya mereka yang tidak punya BPJS,” ucapnya