Anggaran Pemprov Banten Rp9,4 Triliun Mengendap

SERANG – Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy sepertinya harus berpikir lebih keras. Upayanya untuk melakukan percepatan pembangunan tidak berjalan mulus seperti yang diinginkan. Selain realisasi capaian serapan triwulan I APBD tahun anggaran 2018 yang belum memenuhi target, prioritas programnya juga belum banyak terealisasi.

Memasuki evaluasi capaian realisasi triwulan I tahun anggaran 2018, dari target 15 persen Pemprov hanya bisa merealisasikan sebesar 8,5 persen atau sebesar Rp875,5 miliar dari total APBD sebesar Rp10,3 triliun. Itu artinya, masih ada Rp9,42 triliun anggaran mengendap atau belum bisa digunakan.

Realisasi ini jauh jika dibandingkan dengan serapan triwulan I pada ABPD dua tahun sebelumnya. Pada 2016, Pemprov Banten bisa merealisasikan anggarannya di triwulan I sebesar 30 persen. Sedangkan pada 2017 realisasinya sebesar 20 persen.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Nandy Mulya S membenarkan realiasi tersebut. Hingga evaluasi terakhir, Jumat (30/3) belum tercapai target 15 persen. “Realisasi keuangan 8,5 persen, sedangkan realisasi fisik lebih besar dari keuangan. Datanya ada di Karo Adpem (Kepala Biro Administrasi Pembangunan Banten, Mahdani-red),” ujar melalui pesan singkat, Minggu (1/4).

Namun, Nandy tidak menjelaskan detil masalahnya. Bahkan, saat ditanya mengenai catatan atas evaluasi serapan tersebut. “Evaluasi tupoksi (kewenangan-red) Adpem,” singkatnya.

Kepala Biro Adpem Mahdani saat ditemui di halaman Pendopo Gubernur Banten, Selasa (27/3), tidak mengelak jika realisasi anggaran belum sampai 15 persen. Ia mengaku, penggunaan anggaran triwulan I sudah distop per 23 Februari. Kata dia, hitungan hingga Februari baru terealisasi tujuh persen. Menurutnya, belum tercapainya realisasi target 15 persen karena di triwulan I pihaknya baru menyiapkan segala bentuk administrasinya.

“Itulan baru persiapan SK-SK (Surat Keputusan) dulu, praktis belum jalan. Januari kan baru tunda (tunjangan daerah) dan yang rutin,” katanya.

Lambatnya realisasi anggaran dan fisik triwulan I tidak dipungkiri jika salah satu penyebabnya lambatnya lelang khususnya pada pembangunan fisik yang memerlukan anggaran besar. “Kalau fisik yang gede kan di akhir, kalau proses lelang terus. Kalau target awal kecil dulu. Rutinitas yang keluar baru tunda sama gaji, sedangkan yang lain hanya rapat-rapat, makan minum doang,” kata Mahdani.

Namun demikian, Mahdani meyakini jika di triwulan II dan III realisasi akan jauh lebih besar. “Sampai dengan sekarang paket yang masuk ULP ada 232, dan yang sudah ada pemenangnya sekitar 42, sisanya masih proses. Ada yang sudah ditender, ada juga yang masih verifikasi kelengkapan dokumen,” ujarnya.

Ia mengaku, dari paket pengadaan sebanyak enam ribu lebih pada APBD Banten, tidak semuanya masuk dalam ULP. Kebanyakan paket dilakukan oleh OPD. “Kontrak di bawah Rp50 juta paket pengawasan dan barjas (barang jasa) di bawah Rp200 juta dilaksanakan oleh OPD dengan cara PL (penunjukan langsung-red),” ujarnya.

Selain serapan anggaran, prioritas program yang digulirkan Pemprov Banten belum ada yang terealisasi. Misalnya prioritas program pembangunan infrastruktur revitalisasi Kawasan Banten Lama. Agenda yang digadang-gadang sebagai langkah memperbaiki wajah ikon wisata di Banten ini semestinya sudah berjalan per Maret ini. Namun, karena terkendala lelang, program tersebut tidak kunjung direalisasi.

Dalam beberapa kesempatan berbincang dengan wartawan, Gubernur Wahidin Halim enggan berkomentar saat ditanya realiasi program selama sepuluh bulan kepemimpinannya. “Jangan tagih saya sepuluh bulan, tapi nanti setelah lima tahun,” katanya.

Di sisi lain, ia selalu mewanti-wanti segera merealiasikan programnya sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah ditentukan. Bahkan, ia kerap melontarkan nada ancaman akan mengganti aparaturnya yang dinilainya lamban melaksanakan program. “Harus segera dilaksanakan. Kita minta tanggung jawab OPD-nya. Sudah saya marahin,” ujarnya.