 |
SERANG : Memasuki evaluasi capaian realisasi triwulan I tahun
anggaran 2018, dari target 15 persen Pemprov hanya bisa merealisasikan
sebesar 8,5 persen atau sebesar Rp875,5 miliar dari total APBD sebesar
Rp10,3 triliun. Itu artinya, masih ada Rp9,42 triliun anggaran mengendap
atau belum bisa digunakan.
Realisasi ini jauh jika dibandingkan dengan serapan triwulan I pada
ABPD dua tahun sebelumnya. Pada 2016, Pemprov Banten bisa merealisasikan
anggarannya di triwulan I sebesar 30 persen. Sedangkan pada 2017
realisasinya sebesar 20 persen.
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menilai perlu
evaluasi secara menyeluruh atas capaian anggaran Pemprov yang masih di
bawah target.
“Artinya ada sesuatu masalah karena seharusnya jika dilihat kondisi
mencapai bisa 17 sampai 20 persen (serapan anggaran),” kata Asep, pekan
lalu.
“Ini nunggu atau apa? Kecuali APBD belum diketok itu wajar. Tapi ini
kan udah diketok, sudah dievaluasi oleh Kemendagri dan sudah diputuskan
tinggal jalan. Jadi kalau belum (serapan optimal) berati ada yang
salah,” sambung politikus PDIP ini.
Secara kelembagaan, Asep mengatakan, akan meminta penjelasan terhadap
capaian tersebut. Sebab, capaian serapan tidak hanya berkaitan dengan
persentase angka semata, tetapi juga berkaitan dengan ekses terhadap
program pembangunan yang menjadi stimulan terhadap peningkatan
perekonomian masyarakat.
“Ini udah triwulan pertama, sudah April. Perlu kita sampaikan ini
jadi pekerjaan rumah (PR) kita bersama. Serapan ini jangan jadi
akumulasi dari triwulan pertama, kedua, ketiga,” katanya.
Menurutnya, dalam konteks pembangunan pihaknya tidak hanya melihat
apa yang saat ini dikerjakan Pemprov secara satuan. Akan tetapi,
menyangkut persoalan yang menjadi kendala terkait program kerja yang
sudah direncanakan oleh pemerintah.
“Makanya kita undang Pak Gubernur (Wahidin Halim) dan organisasi
perangkat daerah (OPD) untuk membicarakan terkait serapan anggaran. Saya
sudah minta Sekwan untuk kirim surat ke Gubernur untuk segera melakukan
evaluasi,” tegasnya.
Ia juga menilai eksekutif dan legislatif harus duduk bersama untuk
mencari titik masalah. “Masalahnya di mana? Apa di dinas terkait? Atau
kebijakan lain. Itu tidak bisa saya jawab satu persatu karena semuanya
menyangkut kinerja Pemprov,” ujarnya.
Mengenai lambatnya proses lelang, menurut Asep, mendapatkan informasi
simpang siur. Di lain sisi, legislatif belum mendapatkan jawaban yang
gamblang dari Pemprov Banten. “(Biro) Administrasi Pembangunan (Adpem)
Banten juga belum kasih jawaban yang komprehensif. Jadi sampai saat ini
belum ada langkah progresif dari sisi penyerapan anggaran,” katanya.
0 comments:
Post a Comment