APBD Perubahan 2018, Pemkab Serang Akan Geser Anggaran Sejumlah OPD

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan menggeser alokasi anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018. Pergeseran anggaran dilakukan pada OPD yang diperkirakan tidak akan mampu menyerap anggaran yang telah dialokasikan.

Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna dengan agenda pembacaan nota keuangan rancangan perubahan APBD 2018, di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Serang, Jumat (24/4/8/2018).

Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa mengatakan, bagi OPD yang tidak bisa memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan, maka anggarannya akan digeser ke OPD lain dan pergeserannya tetap melihat skala prioritas.

“Terutama ini kami skala prioritas ada tiga, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Bagi mereka yang tidak mampu menyerap anggaran kami geser ke sana (skala prioritas), karena ada beberapa anggaran yang tidak akan terserap,” katanya kepada wartawan seusai paripurna.

Ia mengungkapkan, anggaran yang diperkirakan tidak akan terserap, di antaranya dana perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Dinas Sosial, karena mekanisme dan prosedurnya agak panjang. “Itu nanti kami geser ke OPD lain. Tapi, judulnya tetap dana rutilahu, hanya digeser ke OPD yang mampu melaksanakan perbaikan rutilahu itu, jadi peruntukkannya tetap untuk rutilahu, karena itu juga bagian dari pembangunan kesehatan,” tuturnya.

Selain dana rutilahu di Dinsos, ujar dia, ada juga anggaran pembangunan sekolah yang diperkirakan belum bisa terserap tahun ini, karena ada permasalahan teknis, namun anggarannya tidak digeser, melainkan diluncurkan.

“Seperti SD Sadah sudah dianggarkan untuk pembangunannya, tapi tanahnya belum dibebaskan, itu kemungkinan tidak terserap, nanti itu bisa diluncurkan. Jadi, itu masalah teknis di luar masalah konstruksi, ada beberapa masalah yang sebetulnya kaitannya dengan persoalan di luar pelelangan,” ucapnya.

Menurut dia, anggaran yang digeser tidak terlalu banyak dan pihaknya juga masih yakin OPD bisa menyerap anggaran. “Enggak banyak sih yang digeser dan saya masih punya keyakinan, bahwa kami bisa mencapai (serapan anggaran) di angka 85 persen,” katanya.

Sementara, berdasarkan nota keuangan APBD Perubahan tahun anggaran 2018, yang dibacakan dia dalam rapat paripurna tersebut, bahwa mengingat hasil evaluasi kinerja 2017 terdapat beberapa kinerja yang tidak mencapai target, maka hal tersebut seyogyanya harus menjadi perhatian dalam pencapaian sasaran pada perubahan anggaran tahun 2018.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam perubahan APBD 2018 perlu dilakukan pergeseran angaran antarunit organisasi, antarprogram/kegiatan dan antarjenis belanja pada setiap SKPD. Bahkan, dimungkinkan adanya penambahan anggaran dengan melihat skala prioritas dan kemampuan kapasitas keuangan daerah.

Ia menjelaskan, secara lebih rinci, pada APBD Perubahan, pendapatan daerah diestimasikan sebesar Rp 2,90 triliun meningkat sebesar Rp 116,99 miliar atau 4,20 persen dari 2,78 triliun. Anggaran belanja sebesar Rp 3,30 triliun meningkat sebesar Rp 164,90 miliar atau naik 5,25 persen dari target Rp 3,13 triliun.