Zumi Zola Jalani Sidang Perdana pada Kamis

JAKARTA - Gubernur Jambi non-aktif, Zumi Zola, akan men­jalani sidang perdana di Peng­adilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (23/8). Mantan artis ini bakal menjalani sidang dalam dua perkara sekaligus yakni suap dan gratifikasi.

“Menurut catatan kami, Per­kara No 72/Pid.Sus/TPK/2018 atas nama Zumi Zola Zulkifli yang penyelidikannya dilaku­kan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melaku­kan sidang pertama dari pada Kamis (23/8) pukul 09.00 WIB di Pengadilan Tipikor Jakarta,” kata juru bicara Pengadilan Tipikor Jakarta, Sunarso, yang dikonfirmasi, Rabu (22/8).

Sunarso menambahkan untuk mengadili kasus ini, Pengadilan Tipikor Jakarta te­lah menunjuk majelis hakim yang bakal menyidangkan per­kara ini. Mereka adalah Yanto, Frangky Tambuwun, Syaifuddin Zuhri, Anwar, dan Titi Sansiwi.

Menurut Sunarso, dari catat­an yang dimilikinya, Zumi Zola telah ditetapkan sebagai ter­sangka menerima gratifikasi senilai 49 miliar rupiah terkait proyek-proyek di Dinas Peker­jaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Tahun 2014–2017. Dia juga berstatus tersangka dalam ka­sus pemberian suap kepada anggota DPRD Jambi terkait pengesahan Rancangan Ang­garan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2017 dan 2018.

Dugaan Gratifikasi

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menga­takan pihaknya akan meng­uraikan lebih jauh jumlah total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Gubernur non-aktif Jambi, Zumi Zola, dalam persidangan.

“KPK memperkirakan ada­nya penambahan jumlah gratifikasi yang diterima Zumi dari temuan awal enam miliar rupiah tersebut. Ada penam­bahan, ada dugaan penerima­an gratifikasi lain, nanti secara rinci akan disampaikan lagi,” katanya.

Dijelaskan Febri, adapun dugaan penerimaan gratifikasi yang dimaksud terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2014–2017. Grati­fikasi yang diduga diterima Zumi dan Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Arfan ada­lah enam miliar rupiah.

“Nanti kita lihat di proses per­sidangan. Nanti didakwaan akan diuraikan lebih lanjut finalnya berapa yang kami duga terkon­firmasi sejauh ini,” katanya.

Kasus ini bermula dari ter­tangkap tangannya anggota DPRD Provinsi Jambi 2014–2019, Supriyono, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik, Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi, Saipudin, pada November 2017.