PANDEGLANG, (KB).- Ribuan tenaga honorer yang
tersebar sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Pandeglang
mogok kerja secara serentak, Senin (15/10/2018). Tenaga honorer tersebut
berasal dari tenaga umum di intansi dan sukarelawan guru yang masuk
data base kategori dua (K2).
Menurut informasi, aksi mogok kerja tersebut sebagai bentuk
kekecewaan terhadap rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang
tidak mengakomodasi para honorer, hanya karena tersandera persyaratan
usia di atas 35 tahun. Mereka juga menyayangkan rekrutmen CASN terbuka,
tanpa memprioritaskan honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun di
Pandeglang.
Tahap awal tenaga honorer mogok kerja mayoritas tersebar di setiap
intansi empat kecamatan, Koroncong, Cibitung, Karang Tanjung dan
Mekar Jaya. Alasan mereka mogok kerja, karena tuntutan yang disampaikan
saat demo beberapa pekan lalu belum mendapat respon dari pemerintah
pusat dan daerah.
Ketua Forum Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Pandeglang
Rodeni membenarkan teman-teman honorer serentak mogok kerja. Meski
demikian, dia mengakui ada sebagian honorer yang masih tetap kerja. Ia
menduga, honorer yang enggan mogok kerja karena takut ke pimpinan.
“Kalau untuk gerakan mogok kerja hari ini tidak dalam bentuk aksi,
melainkan serentak tidak masuk kerja. Sebetulnya, mogok kerja sudah
dilaksanakan pada 12 Oktober lalu, namun saja saat ini baru sifatnya
serentak. Mungkin hingga akhir bulan bisa jadi semua honorer tidak masuk
kerja,” kata
Ketua Forum Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Pandeglang,
Rodeni, kepada Kabar Banten, Senin (15/10/2018), mengatakan,
berdasarkan data tenaga honorer yang sejak tanggal 12-15 Oktober tidak
masuk kerja mencapai ribuan orang.
“Iya, jumlahnya sangat besar, karena tenaga honorer punya kewajiban
membantu pemerintah, namun tolong pahami saat kami mogok kerja. Banyak
nasib honorer yang belasan tahun mengabdi tanpa ada perhatian dari
pemerintah. Kami akan jadwalkan audiensi dengan DPRD pada Rabu
(17/10/2018) besok,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang,
Ali Fahmi mengatakan, pemerintah berharap para honorer tetap bekerja,
karena pemerintah sudah berupaya mengakomodasi aspirasi honorer dengan
berkirim surat dua kali ke pemerintah pusat.
“Iya soal honorer yang akan mogok kerja, sebetulnya pemerintah
mendukung dan mengerti apa yang menjadi keinginan para honorer. Iya,
kami harap para honorer bersabar dan tinggal menunggu jawaban surat dari
pemerintah pusat. Kami sudah berupaya dan berharap para honorer tetap
bekerja,” ujarnya.
Minta dikabulkan
Sementara itu, anggota DPRD Pandeglang dari Fraksi PPP, Ida Ating
meminta pemerintah agar segera mengabulkan tuntutan para honorer
Pandeglang. Kehadiran honorer sudah banyak membantu pemerinatahan dan
mereka mengabdi sudah puluhan tahun.
Hal hampir senada dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Pandeglang,
Dadi Rajadi. Ia berharap tuntutan para honorer segera tindaklanjuti.
Pemerintah tidak sekedar berkirim surat, namun harus ambil sikap membawa
aspirasi ini ke pemerintah pusat.
0 comments:
Post a Comment