Kota Serang Terancam Tanpa APBD-P 2018

SERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terancam tidak memiliki peraturan daerah (Perda) tentang APBD Perubahan Kota Serang tahun 2018. Hal tersebut karena sampai saat ini belum ada Penjabat (Pj) Wali Kota Serang, sehingga nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) belum ditandatangani.

“(APBD-P 2018) Bisa jadi lambat, bisa jadi enggak ada. Kalau misalnya Pj-nya enggak datang-datang ya, enggak dilantik maksudnya, gimana?,” kata Urip usai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Serang agenda Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kota Serang Pengganti Antar Waktu (PAW) di ruang Paripurna DPRD Kota Serang, Senin (1/10/2018).

Urip juga mendengar informasi yang beredar bahwa Pj akan dilantik pada minggu-minggu ini. Namun, menurutnya informasi tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan, karena dirinya belum mendengar langsung dari Pemprov Banten.

“Kalimat itu kalau tidak resmi, kan tidak bisa dipertanggung jawabkan. Karena pak gubernurnya diam, pak wagubnya diam, pak sekdanya diam, ya sudah saya ikut diam,” ucapnya.

Urip menuturkan, pihaknya sudah berupaya mendorong agar penjabat Wali Kota Serang segera dilantik. Begitupun DPRD Kota Serang. Namun, pihaknya tidak berani untuk melakukan desakan kepada Pemprov untuk segera menyelesaikan persoalan itu.

“Kalau kita anak mendesak orangtua, nanti jangan-jangan ada pandangan yang tidak baik. Jadi kalau mendesak kita gak berani. Tapi kita coba mengingatkan, melakukan komunikasi dengan baik sudah kita lakukan,” tuturnya.

Ia berharap, Pj Wali Kota Serang nantinya bisa memahami kondisi Kota Serang, serta bisa bersinergi dan bekerja sama dengan baik.

“Semoga Pj yang dilantik ini lebih memahami keadaan kota yang sebenarnya. Itu saja harapan saya, sehingga bisa sinergis kerja sama dengan baik,”ujarnya.

Ketua DPRD Kota Serang, Namin mengatakan, keberadaan Plh wali kota berdasarkan peraturan perundang-undangan memang tidak diperbolehkan mengambil kebijakan yang berdampak pada keputusan penting.

Namun, menurutnya dalam kasus ini pemkot punya hak diskresi bahwa Plh wali kota ditunjuk langsung gubernur yang notabene perwakilan pemerintah pusat.

“Kami berharap banyak kepada Plh, dan ini hasil dari konsultasi dari Kemendagri. Dan hasil dari konsultasi itu dibolehkan, kondisinya beda. Sampai hari ini pihak dari TAPD Pemkot Serang belum menyanggupi bahwa dokumen itu (KUA-PPAS) ditandatangani Plh,” katanya,

Menurutnya, Pemprov Banten memaklumi atas keterlambatan pembahasan APBD perubahan 2018 Kota Serang. “Pemerintah provinsi memaklumi bahwa Kota Serang sedang terjadi kekosongan jabatan. Harapannya Penjabat Wali Kota segera dilantik,” ujarnya.