JAKARTA-Dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat muslim etnis Uighur
di China jadi sorotan dunia. Pemerintah Indonesia didesak untuk
bersuara membela muslim Uighur di Xinjiang yang sedang mengalami
pelanggaran HAM.
"Dari
pemberitaan media internasional, perlakuan diskriminantif dan tindakan
represif pemerintah China terhadap muslim Uighur sebenarnya sudah
berlangsung cukup lama. Tapi sayangnya belum ada negara-negara muslim,
termasuk Indonesia, yang berani mengecam tindakan pemerintah China,"
kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Minggu (16/12).
Menurut Fadli, meski diberikan status otonomi, penduduk muslim di
Xinjiang faktanya justru mengalami perlakuan represif. Lebih dari 10
juta muslim di Xinjiang mengalami perlakukan diskriminatif, baik
diskriminasi agama, sosial, maupun ekonomi.
Bahkan berdasarkan hasil investigasi UN Committee on the Elimination
of Racial Discrimination dan Amnesty International and Human Rights
Watch yang dikeluarkan pada Agustus lalu, sekitar dua juta warga Uighur
ditahan otoritas China di penampungan politik di Xinjiang. Banyak para
tahanan yang dipenjara untuk waktu yang tak ditentukan dan tanpa
dakwaan. Bahkan ironisnya, penahanan tersebut tidak sedikit yang
berujung pada penyiksaan, kelaparan, dan kematian.
"Melihat kenyataan seperti ini seharusnya pemerintah Indonesia
bersuara. Tidak diam seperti sekarang. Sebagai negara dengan jumlah
penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia punya tanggung jawab moral
lebih atas nasib jutaan muslim Uighur. Sebab jika tidak, ini bisa
menjadi bencana kemanusiaan yang lebih besar," kata Fadli.
"Dalam Universal Periodic Review di UN November lalu, sebenarnya
masyarakat berharap ada suara tegas dari pemerintah Indonesia. Tapi
sayangnya, sikap tersebut sama sekali tidak tercermin dalam pernyataan
perwakilan pemerintah Indonesia. Padahal apa yang dialami muslim Uighur
bukan hanya sekedar diskriminasi agama, namun juga sudah suatu tindak
pelanggaran HAM."
Menurut Politikus Gerindra
ini, kerja sama ekonomi yang sedang dijalin Indonesia dengan China,
tidak bisa menjadi alasan Indonesia untuk tetap diam atas nasib jutaan
muslim Uighur yang teraniaya. Politik luar negeri Indonesia menganut
prinsip bebas aktif. Sikap Indonesia jelas tidak bisa didikte oleh
siapapun.
"Selain Indonesia memiliki peran alamiah sebagai negara Muslim,
menjaga ketertiban dunia adalah mandat konstitusi. Mandat konstitusi tak
bisa dijalankan hanya dengan bersikap netral atau pasif saja. Harus ada
ketegasan," kata dia.
Penyelidikan kantor berita the Associated Press mengungkapkan, China
mengirimkan ribuan bahkan puluhan ribu warga Uighur, kelompok minoritas
muslim di Provinsi Xinjiang, ke kamp penahanan atas tuduhan kejahatan
politik karena berpaham ekstremis.
Selama ditahan, warga Uighur itu harus menaati aturan 'lima pilar
sama rata sama rasa': tinggal, berolah raga, belajar, makan, dan tidur
bersama-sama.
Menurut AP, pemerintah menyebut program penahanan Uighur ini sebagai 'pelatihan kejuruan' tapi tujuan utamanya sebetulnya indoktrinasi. [ian]
0 comments:
Post a Comment