JAKARTA - Sejumlah kalangan mengingatkan di balik kinerja pengelolaan
APBN 2018 yang dinilai cukup memuaskan, anggaran negara pada 2019 bakal
terbebani kewajiban utang yang makin menumpuk. Selain karena biaya
bunga yang membengkak karena masih berlanjutnya era bunga mahal, tahun
ini ada lebih dari 350 triliun rupiah utang jatuh tempo yang akan
dilunasi dengan penerbitan utang baru. Akibatnya, bunga utang makin
menggerogoti keuangan negara.
Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengatakan penerimaan negara bisa
tercapai 100 persen karena mendapatkan ‘durian runtuh’ dari harga minyak
dan batu bara yang sepanjang 2018 cukup tinggi. Tapi, di luar harga
komoditas, seperti kinerja penerimaan pajak, sebenarnya biasa saja.
“Malah, tax ratio kita terus menurun hingga di bawah 11 persen,” ungkap
Bhima, di Jakarta, Selasa (1/1).
Menurut dia, penurunan tax ratio tersebut menandakan basis pajak
pasca-tax amnesty tidak bertambah signifikan. Pemerintah masih berburu
di kebun binatang. “Artinya, wajib pajaknya itu-itu saja,” jelas dia.
Bhima pun menyayangkan di tengah-tengah menurunnya tax ratio, utang
justru semakin menumpuk. Padahal, era bunga mahal masih berlanjut hingga
tahun ini. Imbasnya, bunga Surat Berharga Negara (SBN) makin
memberatkan kas negara. Pada 2018, pembayaran bunga utang diperkirakan
melebihi pagu dan mencapai 258 triliun rupiah.
Sedangkan tahun ini ditargetkan sebesar 275,4 triliun rupiah. Di sisi
lain, ada 355 triliun rupiah utang jatuh tempo di 2019 yang harus
dilunasi dengan penerbitan utang baru. Dengan skenario itu maka utang
jelas akan meningkat signifikan menjadi lebih dari 4.800 triliun rupiah
di akhir 2019. “Rasio utang terhadap PDB (produk domestik bruto) tembus
31-33 persen dengan asumsi pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen,” tukas
Bhima.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rencana pembiayaan APBN 2019
melalui penerbitan SBN mencapai 825,7 triliun rupiah (total SBN Bruto)
yang terdiri atas SBN Netto 388,96 triliun rupiah, jatuh tempo 2019
sebesar 382,74 triliun rupiah, dan SBN Cash Management 54 triliun
rupiah.
Terkait dengan kinerja APBN, Menteri Keuangan, Sri Mulyani,
mengatakan pemerintah menutup APBN 2018 dengan defisit sebesar 1,72
persen terhadap PDB, atau jauh di bawah target defisit dalam APBN 2018
sebesar 2,19 persen dari PDB. Menurut dia, defisit itu tak lepas dari
membaiknya capaian penerimaan negara yang sepanjang 2018 terisi 100,1
persen, dari target dibidik mencapai 1.894,7 triliun rupiah.
Mengecilnya defisit itu pun diiringi membaiknya keseimbangan primer
yang mencatatkan surplus 4,1 triliun rupiah. Surplus tersebut merupakan
yang pertama sejak 2011. Keseimbangan primer adalah hasil penerimaan
negara dikurangi belanja, di luar pembayaran bunga utang. Surplus dapat
diartikan negara tidak perlu menambah utang untuk membiayai belanjanya
karena bisa ditutup dari penerimaan.
Menanggapi profil APBN itu, Bhima menilai penurunan defisit APBN 2018
semu. Dia melihat adanya rekayasa belanja subsidi energi yang dialihkan
menjadi tanggungan BUMN berupa penugasan. Menurut dia, bila digabung
dengan beban penugasan Pertamina dan PLN, maka subsidi energi akan lebih
besar dan defisit APBN sebenarnya melewati 2 persen.
“Cara ini riskan digunakan di 2019 karena pengalihan beban subsidi ke
BUMN bisa timbulkan financial distress. BUMN babak belur, tentu tidak
sehat sama sekali ,” ungkap dia. Bhima menambahkan pada 2019 tantangan
perekonomian makin kompleks. Tren harga minyak sekarang turun karena
oversupply di Amerika Serikat (AS).
Selain itu, ada perang dagang sehingga menurunkan permintaan batu
bara, sehingga harga bisa tergerus. Maka, tidak ada jalan lain kecuali
genjot penerimaan pajak dan otomatis menaikkan tax ratio. “Kuncinya ada
di industri manufaktur yang berkontribusi 30 persen dari total pajak.
Industri jangan loyo, beri banyak dukungan agar growth-nya tinggi dan
kontribusi ke pajak naik,” papar dia.
0 comments:
Post a Comment