Silpa Pemprov Banten 2018 Capai Rp 1,07 Triliun

SERANG, (KB).- Sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) Pemprov Banten tahun anggaran (TA) 2018 capai Rp 1,07 triliun. Hal itu disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim dalam rapat Paripurna DPRD agenda penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) TA 2018 di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (6/3/2019).

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, pada tahun anggaran 2018 pemprov telah menetapkan tujuh program prioritas. Tujuh prioritas itu dilaksanakan dalam 129 program dan 1.013 kegiatan yang dijabarkan dalam 35 bidang urusan.

Adapun tujuh program prioritas ini, pertama peningkatan akses mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kedua, pembangunan infrastruktur wilayah, energi dan air baku. Ketiga, pembangunan pertanian dan pengembangan ekonomi lokal.

Keempat, perlindungan dan rehabilitasi sosial. Kelima, pemanfaatan sumber daya kelautan. Keenam, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta ketujuh peningkatan pengendalian dan penatausahaan daerah.

“Tujuh prioritas itu dilaksanakan dalam 129 program dan 1.013 kegiatan yang dijabarkan dalam 35 bidang urusan,” katanya.

Mantan anggota DPR RI mengatakan, capaian pendapatan daerah hingga 31 Desember 2018 senilai Rp 10,32 triliun, atau 98 persen dari target senilai Rp 10,48 triliun. Sementara belanja daerah pada APBD Perubahan 2018 terserap Rp 9,99 triliun atau 90,39 persen dari anggaran sebesar Rp 11,05 triliun. Dengan demikian, silpa tahun anggaran 2018 senilai Rp 1,07 triliun.

Meski terdapat silpa, lanjut dia, pemprov berhasil merealisasikan capaian indikator makro dibanding tahun sebelumnya. Buktinya, Provinsi Banten berhasil mencapai peringkat delapan provinsi dengan IPM tertinggi.

“Kemudian laju pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2018 mencapai 5,98 persen atau hampir mencapai target RPJMD 2017-2022 sebesar 6 persen. Sedangkan target 2018 hanya 5,81 persen lebih tinggi dibandingkan capaian 2017 sebesar 5,73 persen,” ujarnya.

Kemudian, capaian persentase penduduk miskin dapat terealisasikan 5,25 persen. Angka itu lebih rendah dibanding 2017 sebesar 5,59 persen dan jauh lebih rendah dari tingkat nasional sebesar 9,66 persen.

“Tingkat ketimpangan atau gini rasio sebesar 0,367 dari target 0,390, lebih baik dari capaian 2017 sebesar 0,379. Angka itu juga lebih baik dari capaian nasional sebesar 0,384,” ucapnya.

Sementara untuk capaian pengangguran terbuka dapat direalisasikan sebesar 8,52 persen. Capaian itu merupakan titik terendah pengangguran tahunan sepanjang Provinsi Banten berdiri dan lebih rendah dari pengangguran terbuka 2017 sebesar 9,28 persen.

“8,52 persen ini termasuk tingkat pengangguran tertinggi se-Indonesia. Tingkat inflasi terkendali yakni sebesar 3,42 persen di bawah target RPJMD 3,70 persen,” tuturnya.

Ke depan, pemprov akan lebih banyak menitikberatkan pelaksanaan anggaran pada belanja langsung. Agar realisasi capaian indikator makro dan capaian kinerja lebih optimal. Seperti pendidikan gratis tingkat menengah dan khusus dirasakan bagi yang tidak mampu.

“Kewenangan provinsi yang semakin mantap telah dirasakan masyarakat, revitalisasi kawasan Banten Lama mulai menampakkan auranya secara fisik maupun spiritual,” tuturnya.

Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengatakan, LKPj tahun anggaran 2018 yang telah disampaikan Gubernur Banten akan dibahas lebih lanjut oleh panitia khusus (pansus) DPRD. “Rekomendasi atas LKPj akan disampaikan dalam rapat paripurna pada 27 Maret,” katanya.