Kebijakan Sistem Satu Arah, Pemkot Serang Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang

SERANG – Kebijakan pemerintah Kota Serang dalam menerapkan sistem satu arah di beberapa ruas jalan menimbulkan beberapa reaksi dari masyarakat. Kebijakan tersebut diapresiasi oleh sebagian masyarakat sebagai langkah untuk mengatasi kemacetan. Namun, sebagian masyarakat menganggap kebijakan tersebut hanya sebagai pemecahan masalah jangka pendek.

Kebijakan yang akan diuji coba pada tanggal 20, 22 dan 23 April ini dianggap oleh Akademisi Unsera Usep S. Ahyar, sebagai pemecahan masalah kemacetan sesaat. Menurutnya, Pemerintah Kota Serang juga harus mencari pemecahan masalah kemacetan yang sifatnya jangka panjang.

“Rekayasa jalan ini kan sebenarnya hanyalah solusi jangka pendek saja. Tidak bisa penyelesaian kemacetan ini hanya satu penyelesaian saja, harus ada penyelesaian-penyelesaian lainnya,” ujarnya, Senin (8/4/2019).

Menurutnya, untuk menyelesaikan kemacetan yang ada di Kota Serang, Pemerintah Kota Serang juga harus menyelesaikan permasalahan infrastruktur yang saat ini sudah tidak dapat menampung kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang.

“Jangan hanya berhenti di rekayasa lalu lintas saja, Pemerintah Kota Serang juga harus memperhatikan bagaimana infrastruktur terutama jalan yang ada di Kota Serang yang harus dibenahi,” ujarnya.

Usep juga mengatakan, Pemerintah Kota Serang harus bisa menyediakan jalan yang khusus difungsikan bagi masyarakat dari luar Kota Serang yang ingin menuju kota atau kabupaten lain namun harus melewati Kota Serang.

“Seperti jalan lingkar atau jalan layang yang memang difungsikan untuk warga di luar Kota Serang yang ingin menuju Cilegon dari Lebak atau sebaliknya. Kan harus lewat Kota Serang. Nah Pemerintah Kota Serang harus menyediakan jalur khusus bagi mereka sehingga tidak menumpuk di Kota Serang,” ucapnya.

Selain itu, pembenahan transportasi massal yang ada di Kota Serang harus segera dilakukan. Karena menurutnya, keberadaan transportasi massal yang baik dapat memicu masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dibandingkan transportasi pribadi.

“Pembenahan trayek angkutan umum, perbaikan layanan dari transportasi publik seperti keamanan dan kenyamanan itu juga harus segera dilakukan menyeluruh. Karena memang kondisi transportasi publik di Kota Serang hari ini sangatlah tidak layak, sehingga masyarakat enggan untuk menggunakan transportasi publik,”ujarnya.

Namun, Usep tetap menyambut baik kebijakan sistem satu arah yang dicanangkan oleh Pemkot Serang. Ia menegaskan, dalam penetapan kebijakan tersebut Pemerintah Kota Serang harus merangkul masyarakat sehingga memberikan solusi yang diterima semua pihak.

“Meskipun ini merupakan kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan rekayasa lalulintas ini, masyarakat juga harus dilibatkan. Sehingga pemerintah tahu, bagaimana respon dari masyarakat,” ucapnya.(