TANGERANG-Mengantisipasi banjir yang sering melanda Kecamatan Tigaraksa dan
Pakuhaji, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang merencanakan membangun
dua kolam retensi penampungan air.
“Sudah dilakukan studi kelayakan dan proyek itu dikerjakan mulai
pertengahan 2019,” kata Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten
Tangerang Taufik Emil, belum lama ini.
Ia menuturkan, proyek tersebut melibatkan instansi terkait, seperti
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air (DBM-SDA), Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pemakaman
(Perkim).
Namun, masing-masing instansi tersebut, memiliki fungsi, yakni Perkim
sebagai pengadaan tanah, DBM-SDA pembangunan konstruksi, dan Bappeda
sebagai pihak yang penyusunan desain pekerjaan secara menyeluruh.
Pihaknya belum dapat menjelaskan nominal anggaran dari APBD, karena
dua proyek tersebut, dikerjakan bertahap mulai 2019 hingga 2023 dimulai
dari atudi kelayakan dan dilanjutkan dengan pembebasan lahan.
Proyek tandon air atau kolam retensi tersebut, telah mendapatkan
persetujuan dari DPRD Kabupaten Tangerang termasuk besaran dana yang
dikucurkan.
Ia mengatakan, dua kecamatan tersebut, merupakan daerah rawan banjir
akibat meluapnya Sungai Cimanceuri dan anak Sungai Cisadane, sehingga
diperlukan areal kolam untuk menampung sementara luapan air sungai.
“Ketika musim hujan ribuan rumah penduduk di Tigaraksa diterjang
banjir dan hamparan sawah dihantam air bah di Pakuhaji,” ujarnya.
Kolam air tersebut juga nantinya berfungsi sebagai sumber air bagi
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat, karena dapat menampung dan
mengurangi debit air akibat hujan. Demikian juga ketika kemarau, air di
kolam tersebut dapat juga dimanfaatkan untuk mengairi areal persawahan
penduduk.
“Tandon air juga dapat berguna sebagai destinasi wisata bahari,
seperti di dekat pusat pemerintahan dan daerah lainnya,” ucapnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Tangerang menuturkan, akan
mengawasi proyek kolam retensi (tandon) di Kecamatan Tigaraksa dan
Pakuhaji sebagai upaya untuk mencegah banjir di lokasi rawan bencana.
“Program tersebut, dianggap telah sesuai Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun,” tutur Ketua Fraksi Demokrat
DPRD Kabupaten Tangerang Aditya Wijaya.
Ia mengatakan, dalam pelaksanaan perlu pengawasan ketat, karena
lokasi terpisah, di Utara (Pakuhaji) dan Selatan (Tigaraksa) serta saat
pembebasan lahan penduduk.
Ia menambahkan, lokasi yang dipilih sudah dianggap tepat, karena
kedua daerah rawan bencana, hal tersebut merupakan bukti serius
pemerintah setempat membantu warga.
Menurut dia, dalam RPJMD tahun 2018-2023 harus dipantau dan dikerjakan sesuai alokasi dana, sehingga bermanfaat bagi warga.
“Ini merupakan langkah positif dan ada sinergi masing-masing instansi
untuk membantu warga yang bermukim di lokasi bencana,” katanya.
0 comments:
Post a Comment