SERANG – Sebanyak 85.014
pemilih masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) di Banten, termasuk
penambahan 18.255 pemilih dari penetapan DPTb pada awal April pasca
putusan Mahkamah Konstitusi, yang memperpanjang waktu pendaftaran DPTb
hingga H-7 Pemilu 2019.
Hasil keputusan rapat pleno KPU Banten,
DPTb Pemilu 2019 pasca putusan MK ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih
Tambahan (DPTb) Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yakni DPTb masuk
dalam Pemilihan umum Tahun 2019 dengan pemilih sebanyak 15.087 pemilih
dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 8.114 pemilih dan pemilih
perempuan beq’umtah 6.973 pemilih, tersebar di 3.545 TPS di 491
desa/kelurahan 118 Kecamatan dan 8 Kabupaten/Kota se-Banten.
Sementara DPHTb keluar Banten pasc putusan
MK sebanyak 3.168, terdiri atas 2.021 laki-laki dan 1.147 perempuan,
tersebar di 1.468 TPS, 572 desa/kelurahan, 130 kecamatan dan 8
kabupaten/kota.
Anggota KPU Banten, Agus Sutisna,
mengatakan, penetapan DPTb yang dilakukan kemarin berdasarkan putusan
MK. Dalam putusannya, pendaftaran DPTb dilakukan hingga 10 April pukul
16.00 WIB. “Hasilnya hari ini kita plenokan,” kata Agus dikutip dari
AntaraNews.com, Jumat (12/4/2019).
Menurut dia, mayoritas yang pindah memilih
adalah alasan kedinasan. Mereka yang difasilitasi telah memenuhi syarat
untuk pindah memilih seperti surat tugas dari instansi atau perusahaan.
“Yang tidak membawa penugasan pada 17 April dengan baik-baik kita tolak, kita tidak bisa terima,” kata dia.
Meski tetap bisa memilih, kata dia, mereka
yang masuk DPTb tidak akan mendapat jumlah surat suara yang sama dari
pemilih normal lainnya. Dia mencontohkan, jika pemilih pindah yang masuk
ke Banten maka yang bersangkutan hanya akan mendapatkan surat suara
pilpres.
“Karena dapil (daerah pemilihan) yang masih
terikat dengan dia adalah dapil untuk pilpres. Dapil untuk seluruh DPRD
semua tingkatan dia lepas,” katanya.
Sementara untuk waktu pencoblosan, DPTb tak
dibedakan. Mereka bisa menyalurkan hak pilihnya sejak awal dibuka TPS
sejak pukul 07.00 WIB hingga 13.00 WIB.
Terkait penyediaan surat suara, kata dia,
seluruhnya menjadi domain KPU RI. Akan tetapi, sejauh informasi yang
diterimanya KPU RI sudah menyediakan surat suara untuk DPTb.
Ketua KPU Banten, Wahyul Furqon, mematikan,
seluruh logistik sudah dalam keadaan siap maksimal pada H-1. Pergeseran
logistik dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ke Panitia Pemungutan
Suara (PPS) sendiri akan mulai dilakukan pada H-2 atau pada 15 April.
“Kami juga telah berdiskusi dengan Kapolda
Banten terkait pergeseran logistik dari PPK ke PPS. Jadi kita memang di
H-2 mulai geser. Itu akan kita lakukan serentak kecuali pada daerah
tertentu ya, mungkin ada yang H-3,” kata Wahyul.
Percepatan pergeseran logistik pada H-3
diperuntukan bagi daerah terpencil atau pulau-pulau. Waktunya dipercepat
untuk mengantisipasi adanya kendala cuaca dan medan yang harus dilalui.
“Karena memang dilihat dari struktur
demografinya kaya di Lebak, di Kabupaten Tangerang dan Pandeglang. Di
Kabupaten Serang juga ada Pulau Panjang dan Pulau Tunda. Kita pastikan
proses pergeseran itu ada pengawalan dari pihak Polri,” katanya.
Perhatian khusus juga diberikan kepada 27
TPS di Desa Adat Baduy, Kabupaten Lebak. Lantaran listrik yang tidak
boleh masuk, maka pihaknya akan menyiapkan petromaks untuk alat
penerangan jika proses perhitungan suara terjadi hingga malam hari.
“Listrik tidak boleh masuk, kalau pakai obor kami khawatir jatuh
sehingga kami pakai petromaks yang lebih aman,” katanya.
0 comments:
Post a Comment