JAKARTA – Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin
Uno mengatakan wacana perintah memindahkan Ibukota harus melalui kajian
mendalam dan melibatkan masyarakat. Termasuk harus mempertimbangkan
aspek ekonomi, pilitik, sosial dan budaya.
Menurut Sandiaga, wacana pemindahan Ibukota sudah digaungkan sejak
Presiden Soekarno saat itu hendak dipindahkan ke Palangkaraya,
Kalimantan Tengah.
“Jadi wacana ini harus dikaji dengan sangat-sangat detail dan
mendalam, termasuk sekarang revolusi 4.0 bagaimana penggunaan teknologi
digital dalam kita memberi pelayanan,” kata Sandiaga di kawasan Kayu
Manis, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (30/4/2019).
“Kalau kita memindahkan fisik Ibukota harus dilihat relevansinya dari
segi cost biaya berapa dan apakah efektif apalagi kita semua punya
layanan digital tidak hanya fisik,” imbuh dia.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan bahwa harus ada
penelitian yang mendalam di lokasi yang akan dijadikan tempat Ibukota
baru jangan dilakukan secara instan.
“Kalau tidak salah Bappenas sudah melakukan kajian. Kajian tersebut
harus disosialisasikan dan kalau kita lihat dari ketahanan ekologinya
meski dilihat karena wilayah Jakarta ini idealnya berapa sih menampung
jumlah penduduknya,” papar Sandiaga.
Selain itu, sebelum memindahkan Ibukota, pemerintah juga harus minta
pendapat dari rakyat Indonesia melalui voting apakah apakah banyak yang
setuju atau justru sebaliknya.
“Kalau kita pindahin Ibukota itu berapa yang setuju, berapa mendukung
dan melibatkan masyarakat. Kepentingan masyarakat diutamakan, lapangan
kerja bisa tercipta, biaya hidup bisa terjangkau,” ucap dia.
Kendati demikian, dirinya enggan menyampaikan pendapat sepakat atau
tidak terkait wacana ini. Karena menurutnya masalah ini menyangkut
banyak orang dan belum ada kajian yang disampaikan pemerintah.
“Menurut saya ini bukan setuju atau tidak setuju Sandi Uno. Tapi
seluruh masyarakat kita ajak dalam suatu konsesus bersama karena ini
keputusan yang strategis,” tandas dia.
0 comments:
Post a Comment