Gerakan Pita Kuning Desak Komnas HAM Buat TPF Kematian Ratusan Petugas KPPS

 

Gerakan Pita Kuning di Komnas HAM, Jakarta PusaT

JAKARTA – Kolaborasi Milenial Nusantara (KMN) mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019). Mereka mendesak Komnas HAM membentuk tim pencari fakta (TPF) guna mengusut misteri kematian ratusan petugas KPPS.

Seluruh anggota KMN ini kompak mengenakan pita kuning di tangan kiri. Mereka menamakan aksi ini sebagai ‘Gerakan Pita Kuning’. Maksud dari pita kuning itu ialah sebagai simbol perlawanan terhadap pembajakan kedaulatan rakyat pada Pilpres 2019.

Di sana, mereka bertemu dengan anggota tim pemantau pemilu dari Komnas HAM. Mereka pun tampak berdiskusi dan menyampaikan aduan terkait adanya kejahatan dalam Pilpres 2019 dan tragedi tewasnya ratusan KPPS.

Mereka meminta kepada Komnas HAM untuk segera membentuk TPF. Apalagi, mereka menyebut jika bisa saja ratusan petugas KPPS tersebut wafat bukan hanya karena kelelahan, melainkan adanya faktor kejahatan.

Karena itu, mereka ingin sekali Komnas HAM turun tangan dan membuat TPF untuk mengusut permasalahan tersebut. Tujuannya tak lain agar tak ada isu negatif terkait meninggalnya petugas KPPS tersebut.

Mereka juga menyampaikan protes terkait perekrutan petugas KPPS yang tidak mengenakan syarat surat sehat, waktu kerja yang tak terbatas, tak ada jaminan kesehatan BPJS dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan lain-lain.

Aduan mereka pun diterima oleh anggota tim pemantau pemilu dari Komnas HAM. Namun, mereka perlu melengkapi data laporan lebih detail lagi. Ia pun diminta datang lagi ke Komnas HAM untuk memberi laporan itu. Mereka juga nantinya akan dipersilahkan bertemu dengan para komisioner Komnas HAM untuk membahas soal aduan tersebut.

“Pengaduan bapak, ibu kita terima, nanti kita akan adukan ke komisioner. Sebenarnya lebih enak kalian berdiskusi langsung kepada komisioner. Tapi memang hari ini sedang tidak ada, mungkin minggu depan bisa ke sini lagi untuk bertemu dengan komisioner,” ucap Inta, salah satu anggota tim pemantau pemilu dari Komnas HAM di lokasi, Kamis (2/5/2019).

Sementara itu, usai pertemuan, inisiator Gerakan Pita Kuning, Wendri Asnhori Putra mengatakan jika meninggalnya ratusan petugas KPPS ini hanyalah kematian yang biasa. Ia ingin pemerintah mengakui jika hal tersebut merupakan kematian yang luar biasa.

“Kita mendesak Komnas HAM dan Ikatan Dokter Indonesian (IDI) untuk melindungi para petugas KPPS yang sedang sakit dari ancaman kematian mendadak,” katanya.

Wendri melanjutkan, permasalahan kematian petugas KPPS ini tak hanya usai dengan pemerintah memberi santunan kepada keluarga korban. Sebab, yang menjadi korban dalam kematian ini mencapai ratusan.

“Bila Komnas HAM tidak segera bergerak membentuk TPF, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi sejarah bangsa kita,” tandasnya.

Sekadar informasi, jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia kembali bertambah. Hingga siang ini sebanyak 382 petugas KPPS dilaporkan meninggal dunia.

“Jumlah petugas KPPS yang wafat 382 orang, sakit 3.538 orang,” ujar Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik kepada wartawan, Kamis (2/5/2019).