WH Rekomendasikan Pembekuan Izin Bus Murni dan Murni Jaya

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim atau akrab disapa WH mengeluarkan surat rekomendasi pembekuan izin PO Murni Jaya dan PO Murni dengan Nomor 551/1548-DISHUB/19 perihal rekomendasi pemberian sanksi administrasi bus AKAP jurusan Labuan-Jakarta.

Hal tersebut merupakan upaya tindaklanjut atas kecelakaan yang disebabkan bus Murni dan Murni Jaya pada Sabtu (4/5/2019) lalu dan membuat masyarakat resah karena seringkali bus melaju dengan kecepatan tinggi dan ugal-ugalan.

Atas hal tersebut, dalam surat rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri Perhubungan RI Gubernur meminta Menhub agar dapat melakukan tindakan sebagaimana Pasal 108 Permenhub Nomor PM 15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, di antaranya yakni mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 bulan.

WH juga mengatakan, selain karena kerap mengalami kecelakaan, keluhan dari masyarakat terkait bus Murni yang selalu ugal-ugalan dan membahayakan pengendara lainnya. Oleh karenanya, dibutuhkan tindakan tegas agar memberikan efek jera baik kepada perusahaan bus maupun pengendaranya.

“Kejadian semacam ini juga kan manajemen perusahaan turut andil, harusnya dia bisa cek fisik kendaraannya memadai atau tidak, sopirnya kompeten atau tidak, SIM nya diperbaharui atau tidak,” jelasnya.

WH mengatakan, perilaku para sopir bus yang ugal-ugalan dimungkinkan karena tidak mendapatkan pengarahan atau ada target setoran yang harus dipenuhi setiap harinya, namun mengabaikan keamanan dan kenyamanan penumpang dan pengguna jalan lain.

“Saya harap nanti Kemenhub harusnya bisa memanggil manajemen perusahaannya juga, agar perusahaan juga dapat memperbaiki kesalahannya,” tutur Wahidin.

Pada kesempatan itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang lantaran Pemprov telah menindaklanjuti keluhan mereka. Masyarakat diminta tetap menghormati proses dan regulasi penindakannya. Sebagai Gubernur, ia juga turut prihatin dan merasa kecewa karena selalu ada korban setiap tahun.

Kepala Dishub Banten, Tri Nurtopo mengatakan, surat rekomendasi tersebut sudah ditandatangani Gubernur dan hari ini juga disampaikan ke Kementerian Perhubungan. Hal ini dilakukan agar tindaklanjut atas rekomendasi yang disampaikan juga bisa lebih cepat sehingga keresahan masyarakat berkurang.

Tri menjelaskan, pencabutan izin transportasi publik bisa dilakukan ketika memang sudah banyak terjadi kecelakaan. Secara aturan, kendaraan yang sering kecelakaan yang akan ditarik. Sedangkan pencabutan izin dapat dilakukan apabila kecelakaan yang melibatkan bus tersebut sudah mencapai sekian persen seperti kasus di Jawa Timur.

“Kami harap dapat segera direspon dan ditindaklanjuti, agar masyarakat tidak resah lagi,” tukasnya.