Dwikorita Jadi Anggota Dewan Eksekutif WMO

Foto : ISTIMEWA

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati terpilih menjadi anggota Dewan Eksekutif World Meteorological Organization (WMO) 2019 - 2023 mewakili Pasifik Barat Daya bersama Australia dan Singapura. Pemi­lihan ini dilakukan pada Kon­gres Meteorologi Dunia ke-18 yang dilaksanakan di Jenewa, Swiss, pada 3-14 Juni 2019 dan dihadiri oleh 149 negara.

Dwikorita menyampaikan terima kasih atas dukungan Kementerian Luar Negeri (Ke­menlu) yang telah melakukan kampanye pencalonan dirinya dalam beberapa bulan terakhir dengan dukungan penuh Wakil Tetap RI di Jenewa/Perutusan Tetap Republik Indonesia un­tuk PBB di Jenewa (PTRI Je­newa) dan seluruh perwakilan RI di luar negeri.

Menurut Dwikorita, terpil­ihnya kembali Indonesia pada pemilihan Dewan Eksekutif WMO yang dilaksanakan set­iap empat tahun sekali terse­but, menandai 12 tahun secara berkelanjutan, Indonesia men­duduki posisi anggota Dewan Eksekutif WMO. Peran utama dewan eksekutif adalah me­netapkan kebijakan-kebijakan serta program-program strate­gis WMO untuk empat tahun mendatang (2019 - 2023).

Sebelum terpilih, Dwikorita mendapat kepercayaan sebagai keynote speaker bersama jajaran tokoh dunia di bidang me­teorologi, hidrologi dan oceanografi, yang disampai­kan dalam spe­cial session on our ocean, dalam rangka mem­peringati United Nation Year of Ocean Decade.

Mesti Terintegrasi

Dwikorita menekankan un­tuk mewujudkan keselamatan dan keberlanjutan dalam pe­manfaatan dan pem­bangunan layanan operasion­al maritim, sangat di­perlukan data meteorologi, oceanografi, vulkanologi, dan tektonik. Se­mua data itu mesti terintegrasi dalam suatu sistem yang a ndal, mudah diakses dan didukung oleh jaringan komunikasi yang tangguh (jaringan komunikasi yang tidak akan lumpuh dalam situasi darurat).

”Untuk itu, perlu dilakukan observasi yang terstandar secara digital dan otomatis real time, dengan peralatan yang rutin terpelihara dan terkalibrasi, dan dilakukan sertifikasi bagi para pengolah data/analis/forecast­er/modeler, untuk merekam/memantau multidata tersebut di atas,” ujar Dwikorita.

Dwikorita menjelaskan hal itulah yang sering menjadi ken­dala atau tantangan bagi nega­ra-negara berkembang dalam mewujudkannya. Itu terjadi ka­rena berbagai keterbatasan, baik keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, dan dana.

”Mengingat penting dan mendesaknya kebutuhan data terstandar dan berkualitas de­ngan sistem yang andal maka diperlukan adanya partnership atau kerja sama dengan berbagai pihak antarnegara ataupun de­ngan pihak swasta melalui pub­lic-private engagement, seperti yang saat ini sedang disiapkan oleh Indonesia,” ujarnya.

One observation policy pun sangat diperlukan yang akan diatur secara nasional di masing-masing negara, un­tuk menjaga sinergi dan sin­kronisasi dalam integrasi data antarlembaga. Dwikorita me­nekankan perlunya untuk menguatkan keterlibatan ma­syarakat dengan menerapkan kearifan dan pengetahuan lokal.