Hakim MK Diharapkan Mengedepankan Integritas

JAKARTA – Sembilan hakim konstitusi yang akan mengadili perkara perselisihan hasil pe­milihan umum (PHPU) un­tuk calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 diharapkan dapat mengede­pankan integritas.

“Bila ada di antara sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu yang melanggar in­tegritas dan menjurus dalam perilaku koruptif dalam perkara ini, maka pertaruhannya adalah Pemilu 2019,” ujar Direktur Ad­vokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pu­kat UGM), Oce Madril, saat di­hubungi, Kamis (13/6).

Sebelumnya, pasangan ca­pres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga mengajukan gugatan sengketa pil­pres ke MK. Mereka menyebut rivalnya dalam pilpres, Jokowi-Ma’ruf telah melakukan ke­curangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurut Oce, melalui penyelesaian sengketa pemilu yang adil, MK ikut berperan menjaga kualitas hasil pemilihan umum. Jika hakim konstitusi menunjukkan integritas, maka hasil putusan akan kredibel dan diterima oleh masyarakat.

“Hakim-hakim MK diminta belajar dari pengalaman M Akil Mochtar dan Patrialis Ak­bar. Kedua hakim yang diberi amanah sebagai penjaga kon­stitusi itu justru mencederai kepercayaan publik karena ter­libat kasus korupsi,” tegas Oce.

Agenda Sidang

MK mulai menggelar si­dang perdana gugatan hasil pemilu presiden pada Jumat (14/6). Dalam sidang gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Sandi ini, MK akan memu­tuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persi­dangan dengan mempertim­bangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (Putusan Sela).

Jika berlanjut, maka pada 17–24 Juni, MK menggelar si­dang dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Pada 28 Juni, MK akan membacakan putusan sengketa pilpres.

Sidang pendahuluan sengketa pilpres ini berisi penyam­paian permohonan oleh pemo­hon. Dalam hal ini, pemohon adalah tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sementara itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan melaksanakan rekayasa lalu lintas yang diterapkan sebe­lum dan saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

“Ruas jalan akan ada pengalihan karena jalan ditutup. Rekayasa lalu lintas itu dimulai Kamis malam, pukul 22.00 WIB, namun sifatnya situasional,” kata Kasubdit Gakkum Ditlan­tas Polda Metro Jaya, Kompol M Naseer.