Pemprov Banten Kekurangan 4.000 ASN

SERANG, (KB).- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merilis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masih kekurangan sekitar 4000 Aparatur Sipil Negara (ASN). Kekurangan tersebut paling tinggi untuk posisi guru SMA dan SMK yang jumlahnya hampir separu dari jumlah kekurangan.

Kepala BKD Banten Komarudin menuturkan, kekurangan PNS pada posisi guru SMA dan SMK dinilai akibat dari pertumbungan SMK dan SMA yang terjadi secara terus-menerus.

“Guru itukan memang kekurangannya luar biasa. Sekolah kan dibangun terus-menerus,” katanya kepada wartawan kemarin.

Pertumbuhan sekolah ini terjadi karena pertumbugan penduduk di Banten yang terbilang tinggi.

“Artinya cakupan untuk usia sekolah SMK-SMA itu ya semakin tinggi. Sementara guru itukan jabatan yang tidak tergantikan, karena dia harus spesifik mata pelajarannya apa, di sekolah apa, tidak boleh kurang tidak boleh lebih. Karena tidak bisa digeser-geser,” katanya.

Selain guru, kekurangan paling tinggi juga untuk tenaga kesehatan. Kedua kekurangan tersebut rencananya akan menjadi prioritas dalam pengusulan kuota CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk rekrutmen tahun ini. Kemudian, ditambah dengan tenaga pekerjaan umum (PU), tenaga IT dan keuangan.

Disinggung jumlah kuota yang akan diusulkan, mantan Pjs Bupati Tangerang ini mengatakan, Pemprov Banten merampungkannya.

“Tapi sebenarnya yang akan dibuka tahun ini yang tahun kemarin dia instansi yang tidak melakukan rekrutmen, kalau kita kan tahun lalu kan sudah rekrutmen,” katanya.

Meski demikian, pemprov akan tetap mengusulkan kuota CPNS dan PPPK. Keputusan diterima atau tidak tergantung pemerintah pusat.

“Soal pelaksaan nanti seleksi CPNS keputusannya kan pemerintah, nah info yang kita terima dari pemerintah pusat diprioritaskan tahun ini yang tahun kemarin tidak melaksanakan rektutmen,” ucapnya.

Plt Kepala Bidang Perencanaan dan Mutasi Pegawai pada BKD Banten Hj. Bunayah membenarkan, Pemprov Banten belum mengusulkan kuota CPNS dan PPPK untuk rekrutmen tahun ini.

“Karena data dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah)-nya masih ada yang belum melaporkan ke BKD,” tuturnya.

Secara terpisah, Pengurus Forum Honorer Kategori 1 (K1) Pemprov Banten Usup Supriyadi meminta, pemrov memproritaskan 350 honorer K1 dalam mengusulkan kuota CPNS.

“Kami menyambut baik langkah Pemprov Banten dan jangan sampai nasib kami terlewat lagi. Kami yakin pemerintahan sekarang akan sangat lebih melihat nasib kami yang wajib harus jadi PNS seperti rekan-rekan kita,” ujarnya.