JAKARTA – Kementerian Perhubungan menghibahkan 44
kapal pelayaran rakyat (Pelra) dari 94 kapal pelra yang tengah dibangun
Tahun Anggaran 2018.
Ke-44 kapal pelra yang dibangun denan anggaran APBN tersebut resmi
dihibahkan kepada 44 Pemerintah Daerah (Pemda) di Kantor Kementerian
Perhubungan pada hari Kamis (18/7/2019) oleh Direktur Jenderal
Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo kepada pejabat sejumlah Pemda
penerima hibah.
“Saya minta agar kapal pelra ini dapat dirawat dan dikelola oleh
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Dinas Perhubungan dan setiap
tahunnya ada anggaran untuk perawatan, sehingga kapal akan terus
terawat,” harap dirjen.
Kapal pelra yang dihibahkan berukuran GT 35 dengan kapasitas angkut
24 penumpang, 10 Ton barang, 5 orang awak kapal, dan kecepatan kapal 9
Knot.
“Kapal pelra seperti ini sangat dibutuhkan daerah karena kapasitasnya
tidak besar dan bisa untuk di daerah yang alurnya dangkal sehingga
mampu mendukung kelancaran arus penumpang, barang, maupun wisata,” jelas
Dirjen Agus.
Agus berharap program-program Pemerintah yang dijalankan harus tepat
sasaran, tepat guna dan mampu memberi manfaat kepada masyarakat. “Semoga
keberadaan kapal pelra ini dapat meningkatkan konektivitas dan
pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah menjadi lebih baik,” imbuhnya.
Pemerintah Daerah yang diwakili Bupati Barru, Suardi Saleh
menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah dalam hal ini Ditjen
Perhubungan Laut Kemenhub atas perhatian dan bantuannya kepada
Pemerintah Daerah karena selama ini yang menjadi kendala bagi Pemda
adalah pelayanan untuk masyarakat di kepulauan karena keterbatasan
akses.
“Kami yakin setiap Pemda memiliki impian untuk mendapatkan kapal yang
lebih representatif untuk menjadi moda transportasi masyarakat
kepulauan yang selama ini belum bisa terpenuhi dengan baik,” tutur
Suardi.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu
Handoko mengatakan, kapal perla merupakan salah satu moda pada rangkaian
konektivitas yang paling kecil dan paling dibutuhkan oleh masyarakat
karena dapat menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa disandari atau
dilalui kapal perintis.
Ditambahkannya, dari total 94 kapal yang dibangun Tahun Anggaran 2018
dikerjakan di 16 galangan nasional di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lombok,
dan Sulawesi Selatan.
Kendati diserahkan ke Pemda, namun Kementerian akan terus pantau
pengoperasian kapal-kapal ini sehingga bisa maksimal dan sekiranya Pemda
mengalami kesulitan Ditjen Hubla siap memfasilitasi dan melakukan
pembinaan. “Yang penting jangan sampai kapal ini mangkrak atau tidak
digunakan,” terang Wisnu.
Adapun 44 Pemda penerima hibah kapal pelra antara lain Provinsi DKI
Jakarta, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Provinsi
Kalimantan Utara, Provinsi Lampung, Provinsi Sulawesi Barat, Kota Bima,
Kota Sabang, Kabupaten Barru, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton
Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Tengah.








0 comments:
Post a Comment