KPK Dalami Jumlah Kerugian di Kasus RTH Pemkot Bandung

 JAKARTA - Komisi Pember­antasan Korupsi (KPK) men­dalami kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi suap pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung pada 2012 dan 2013. Untuk itu, penyidik meme­riksa sejumlah saksi di gedung Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Jawa Barat sejak awal Juli hingga pe­kan ketiga Juli 2019.

“Pada pemeriksaan hari ini, penyidik bersama tim ahli audi­tor Badan Pemeriksa Keuang­an (BPK) fokus terhadap un­sur kerugian negara. Penyidik mendalami selisih harga yang riil yang diterima warga pemilik tanah dengan yang dibayarkan oleh Pemkot Bandung,” kata Juru Bicara KPK, Febri Dian­syah, di Jakarta, Senin (15/7).

Secara simultan, lanjut Febri, penyidik KPK bersama tim ahli Pemeriksaan Keuang­an Negara (PKN) dari BPK me­meriksa fisik lapangan tanah yang terkait perkara. Penyidik juga memeriksa saksi-saksi pe­milik tanah dan pemeriksaan dokumen kepemilikan tanah atau sertifikat di kantor BPN Kota Bandung.

Periksa 81 Saksi

Sampai Senin ini, kata Febri, sudah diperiksa total 81 saksi yang. Mereka diperiksa di Ban­dung dari berbagai unsur. Mere­ka terdiri dari sekretaris dewan DPRD Kota Bandung, pensiu­nan PNS/PNS, swasta/wiras­wasta, dokter, ibu rumah tangga, lurah, buruh, dan petani.

Sebelumnya pada 20 April 2018, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka korupsi Pengadaan Tanah untuk RTH di Pemkot Bandung pada ta­hun 2012-2013. Mereka adalah Hery Nurhayat serta dua ang­gota DPRD Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet.

Hery diketahui adalah narapidana korupsi dana hi­bah 38 LSM fiktif yang merugi­kan negara sebesar 8,1 miliar rupiah dan korupsi hibah Pem­kot Bandung 2012 yang divonis selama 9 tahun penjara pada 2015 lalu.

Menurut Febri, Hery Nurhayat selaku kepala DPKAD Kota Bandung sekaligus peng­guna anggaran bersama-sama Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet selaku anggota DPRD kota Bandung 2009 yang diduga dengan tujuan mengun­tungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi me­nyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana seh­ingga menyebabkan kerugian negara pada pengadaan RTH pada 2012 dan 2013.

Awalnya, tambah Febri, da­lam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung menetapkan perlu ada kawasan lindung berupa RTH untuk menghadapi ancaman masa­lah ketersediaan air dan penu­runan kualitas air tanah Kota Bandung.

Untuk merealisasikan ang­garan tersebut, tambah Febri, APBD Kota Bandung tahun anggaran 2012 dilakukan pem­bahasan antara Hery bersama Tomtom dan Kadar Slamet se­laku ketua pelaksanaan harian badan anggaran (Banggar) dan anggota Banggar. Sesuai APBD Kota Bandung 2012 disahkan dalam Peraturan Daerah (Per­da) Bandung No 22 tahun 2012 dengan alokasi anggaran untuk RTH adalah sebesar 123,9 mil­iar rupiah yang terdiri atas be­lanja modal tanah dan belanja penunjang untuk enam RTH.

Menurut Febri, sebanyak dua RTH di antaranya adalah RTH Mandalajati dengan ang­garan sebesar 33,455 miliar ru­piah dan RTH Cibiru dengan anggaran sekitar 80,7 miliar rupiah. Diduga Tomtom Dab­bul Qomar dan Kadar Slamet menyalahgunakan kewe­nangan sebagai tim Banggar DPRD Kota Bandung dengan meminta penambahan alokasi anggaran RTH itu. Selain itu keduanya diduga berperan se­bagai makelar dalam pembe­basan lahan.

Sedangkan Hery diduga me­nyalahgunakan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dengan membantu proses pencairan pembayaran tanah untuk RTH, padahal diketahui dokumen pembayaran tidak sesuai kondisi sebenarnya.