Banten. Pemkab Serang akan mengevaluasi perusahaan yang belum
menyalurkan penggunaan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR)
kepada masyarakat. Demikian disampaikan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah saat pemaparan
kinerja tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) di Pendopo Kabupaten
Serang, Kamis (5/9).
Tatu meminta tim TSP untuk bersikap tegas kepada perusahaan untuk mengambil dana CSR yang ada di setiap perusahaan Kabupaten Serang.
Pasalnya, dari 600 baru 30 perusahaan yang bekerjasama dengan TSP untuk menyalurkan dana CSR tersebut.
"Sisanya pada kemana, kalau ingin menyalurkan sendiri harus ada pelaporan secara detil kepada tim TSP agar yang disalurkan juga sesuai kebutuhan,” ungkapnya.
Tatu menilai, jika perusahaan menyalurkan dana CSR sesuai aturan dan kebutuhan akan memberikan dampak yang besar bagi pemerintah dan masyarakat.
BPR Serang sebagai perusahaan kecil saja mampu menyalurkan dana CSR Rp 400 juta, jika 700 perusahaan Kabupaten Serang juga menyalurkan sesuai dengan program kita maka RTLH dan permasalahan lain juga akan terbantu,” imbuhnya.
Tatu berencana, akan mengirimkan surat kepada seluruh perusahaan agar terintegrasi dengan TSP. Sehingga, dana CSR yang dikelola bisa sinergi dengan program prioritas Pemkab Serang.
Jika berharap dari APBD tidak akan cukup untuk membenahi semuanya. Oleh karena itu, peranan perusahaan dan masyarakat juga akan sangat membantu untuk menyelesaikan persoalan ini,” tegasnya.
Senada dengan Bupati Serang, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum juga menegaskan agar dana CSR bisa dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat harus terintegarsi dengan program Pemkab Serang.
Kedepan jika ada investor masuk disini harus kita pastikan mau untuk kerjasama dengan Pemkab Serang dan menyalurkan dana CSR, jika tidak mau maka wajib kita tolak,” kata Ulum
Sementara itu, Ketua TSP Kabupaten Serang, Pascal Wilson mengaku sudah sering menghimbau agar perusahaan menyalurkan dana CSR yang sudah ditentukan TSP.
Namun, belum ada kesadaran secara utuh dari pemilik perusahaan.
"Kita juga tidak bisa melakukan paksaan karena CSR ini bersifat sosial sehingga butuh waktu untuk menyatukan persepsi,” ujarnya.
Dia menambahkan, akan mengikuti intruksi Bupati Serang untuk mengirim surat kepada perusahaan yang masih ‘bandel’ dalam menyalurkan CSR.
Kita tidak bisa memberikan hukuman tetapi akan kita kirim surat rekomendasi kepada perusahaan tersebut,” katanya.
Tatu meminta tim TSP untuk bersikap tegas kepada perusahaan untuk mengambil dana CSR yang ada di setiap perusahaan Kabupaten Serang.
Pasalnya, dari 600 baru 30 perusahaan yang bekerjasama dengan TSP untuk menyalurkan dana CSR tersebut.
"Sisanya pada kemana, kalau ingin menyalurkan sendiri harus ada pelaporan secara detil kepada tim TSP agar yang disalurkan juga sesuai kebutuhan,” ungkapnya.
Tatu menilai, jika perusahaan menyalurkan dana CSR sesuai aturan dan kebutuhan akan memberikan dampak yang besar bagi pemerintah dan masyarakat.
BPR Serang sebagai perusahaan kecil saja mampu menyalurkan dana CSR Rp 400 juta, jika 700 perusahaan Kabupaten Serang juga menyalurkan sesuai dengan program kita maka RTLH dan permasalahan lain juga akan terbantu,” imbuhnya.
Tatu berencana, akan mengirimkan surat kepada seluruh perusahaan agar terintegrasi dengan TSP. Sehingga, dana CSR yang dikelola bisa sinergi dengan program prioritas Pemkab Serang.
Jika berharap dari APBD tidak akan cukup untuk membenahi semuanya. Oleh karena itu, peranan perusahaan dan masyarakat juga akan sangat membantu untuk menyelesaikan persoalan ini,” tegasnya.
Senada dengan Bupati Serang, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum juga menegaskan agar dana CSR bisa dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat harus terintegarsi dengan program Pemkab Serang.
Kedepan jika ada investor masuk disini harus kita pastikan mau untuk kerjasama dengan Pemkab Serang dan menyalurkan dana CSR, jika tidak mau maka wajib kita tolak,” kata Ulum
Sementara itu, Ketua TSP Kabupaten Serang, Pascal Wilson mengaku sudah sering menghimbau agar perusahaan menyalurkan dana CSR yang sudah ditentukan TSP.
Namun, belum ada kesadaran secara utuh dari pemilik perusahaan.
"Kita juga tidak bisa melakukan paksaan karena CSR ini bersifat sosial sehingga butuh waktu untuk menyatukan persepsi,” ujarnya.
Dia menambahkan, akan mengikuti intruksi Bupati Serang untuk mengirim surat kepada perusahaan yang masih ‘bandel’ dalam menyalurkan CSR.
Kita tidak bisa memberikan hukuman tetapi akan kita kirim surat rekomendasi kepada perusahaan tersebut,” katanya.
0 comments:
Post a Comment