Pengurus Harian Golkar Desak DPP Segera Gelar Rapat Pleno

 

Ketua Bappilu Partai Golkar Nusron Wahid (dua dari kiri) bersama sejumlah pengurus harian partai memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (4/9/2019).

JAKARTA- Ketua Bidang Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar Nusron Wahid mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk menggelar rapat pleno segera mungkin. Banyak aspek dan isu menyangkut organisasi yang perlu dibahas dalam forum tertinggi di tingkat DPP Partai Golkar tersebut.

Nusron mengaku heran sampai hari ini DPP Partai Golkar belum juga menggelar rapat pleno. Padahal, jika mengacu kepada AD/ART partai, rapat tersebut minimal harus dilaksanakan satu kali dalam dua bulan. Sementara, pelaksanaan rapat pleno ini terakhir digelar pada Desember 2018.

"Sampai hari ini, bulan September berarti sudah 10 bulan tidak ada rapat pleno. Padahal banyak agenda penting yang membutuhkan keputusan bersama dalam rapat pleno, salah satunya keputusan penetapan AKD (alat kelengkapan Dewan) pimpinan DPRD provinsi atau kabupaten se-Indonesia yang itu perlu ditetapkan melalui pleno," kata Nusron, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Tak hanya AKD, ada juga penetapan pimpinan MPR dan DPR yang beberapa bulan lagi akan dilantik. Menurut dia, untuk memilih kader Golkar yang akan diproyeksikan mengisi kursi pimpinan itu perlu diambil keputusannya di dalam rapat pleno."Itu harus melalui lembaga permusyawaratan, di mana permusyawaratan tertinggi di DPP melalui rapat pleno. Tanpa permusyawaratan, itu namanya adalah keputusan secara sepihak atau individual yang kemudian diinstitusikan," ujarnya.

Ketiga, DPP Partai Golkar juga harus menggelar evaluasi pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019. Evaluasi ini penting untuk mengkaji apakah pelaksanaan pemilu serentak efektif atau tidak.

Menurut Nusron, ada sejumlah daerah yang Partai Golkar menang tapi pasangan capres dan cawapres-nya justru kalah. Fenomena ini berbeda dengan partai-partai pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin lainnya.

"Saya sebut katakanlah PDIP dan PKB itu kan linier. Di manapun daerah yang PDIP menang, di situ Jokowi-Maruf pasti menang. Di mana pun daerah yang PKB menang, di situ Jokowi-Maruf pasti menang," tutur Kepala BNP2TKI itu.

Belum lagi, secara khusus DPP juga harus menyoroti hasil pemilihan legislatif partai Golkar kemarin. Jika dilihat secara nasional hasilnya justru turun dari Pileg 2014. Golkar kini harus puas mendapatkan 85 kursi dari sebelumnya 91 kursi di DPR.

"Ini suatu sinyal bahwa ada yang missed, yang kurang pas dalam pengelolaan partai," kata dia.

Terakhir, Nusron mengingatkan bahwa Partai Golkar akan menghadapi momen pesta politik berupa Pilkada Serentak 2020 mendatang. Untuk menghadapi ajang ini, sebagian besar partai politik sudah melakukan konsolidasi berjenjang dari mulai tingkat pusat hingga kecamatan.

"Kita belum melakukan konsolidasi semua sehingga bisa dikatakan kita belum ready to play dalam kontestasi politik tahun depan," ujar Nusron.

Sejumlah aspek itulah yang membuat akhirnya dia bersama pengurus harian lainnya mendorong Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus, serta jajaran pengurus DPP lainnya menggelar rapat pleno sesegera mungkin.

"Kita akan taat asas ketika ada rapat pleno. Daripada ide ini menjadi liar, lebih baik kita menyarankan ada kristalisasi di dalam rapat pleno," kata dia.