JAKARTA-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim baru-baru ini
mengeluarkan kebijakan terkait dengan sistem pendidikan nasional yang
dinamakan dengan Merdeka Belajar. Salah satu rencana Nadiem dalam konsep
Merdeka Belajar itu adalah menghapus ujian nasional (UN) di tahun 2021, dan akan mengganti dengan cara assessment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
Kepala
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga
Masdiana menyatakan, konsep Merdeka Belajar dalam sistem pendidikan
nasional tersebut adalah suatu konsep perubahan pada sistem pendidikan
nasional yang akan berlangsung di masa mendatang.Menurut
Ade, konsep itu sudah muncul melalui proses kajian serta evaluasi
panjang yang dilakukan oleh tim khusus yang dibuat oleh Menteri Nadiem
Makarim.
"Prosesnya tentu kami mendapatkan masukan dari mana-mana, termasuk
dari PGRI, masukan dari asosiasi guru yang lain, masukan dari LSM, dari
lembaga pendidikan, masukan dari para pemangku kepentingan, dari para
Dirjen eselon dua, dan banyak lagi yang lainnya, termasuk juga masukan
terhadap hasil visa, bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap hasil
visa," kata Ade Erlangga dalam sebuah diskusi bertajuk 'Merdeka Belajar,
Merdeka UN' di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Desember 2019.
Ia
menjelaskan, terobosan baru dari Menteri Nadiem dalam dua bulan
pertamanya ini merupakan hasil dari evaluasi secara menyeluruh terhadap
sistem pendidikan nasional yang selama ini berjalan.
Menurut Ade,
ide besar dari perubahan konsep sistem pendidikan ala Nadiem ini adalah
bagaimana pemerintah dapat menciptakan suasana belajar dan mengajar
dengan suasana happy dengan cara mengusung tingkat kesetaraan antara murid dan guru.
Ia meyakini, jika antara murid dan guru tidak memiliki jarak dalam
proses belajar mengajar, maka di situ akan muncul pola sharing ilmu
pengetahuan antar murid dan guru. Dengan demikian, murid juga dapat
menikmati suasana belajar dan mengajar di sekolah.
"Makanya tag
kita itu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu bahwa pendidikan itu harus
menciptakan sebuah suasana, suasana yang membahagiakan bahagia buat
siapa? bahagia buat guru, bahagia buat peserta didik, bahagia buat orang
tua, bahagia untuk semua," ujarnya.
Dalam konsep itu, lanjut Ade,
Kemendikbud akan menghapus Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2021
mendatang. Penghapusan UN yang dimaksud adalah, UN tidak akan menjadi
syarat penentuan kelulusan siswa didik lagi. UN akan diganti dengan
assesment kompetensi minimum dan survei karakter.
"Jadi asessment yang kita lakukan itu tidak diakhir periode kelas mas, asessment itu untuk melakukan pemetaan, asessment kompetensi minimum ya jadi anak-anak itu, atau guru juga atau sekolah, itu juga di-asess,
dilakukan penilaian. Makanya dilakukan di tengah-tengah anak untuk usia
kelas 4, anak usia untuk usia kelas 8, dan usia kelas 11 itu kan masih
ada jeda untuk melakukan evaluasi dan pembenahan di tahun berikutnya,"
kata Ade Erlangga.
Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan,
mengatakan, Nadiem harus segera menyampaikan kajiannya terlebih dahulu
secara utuh kepada DPR RI dan masyarakat secara utuh. Hal itu perlu
dilakukan agar konsep Merdeka Belajar yang sudah dirancang oleh
Kemendikbud tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
"Kami
Komisi X meminta kajiannya, berikan kepada kami. Jangan sampai nanti
diputuskan, nanti kajiannya melenceng sedikit, jadi polemik lagi," kata
Putra Nababan.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, Komisi X DPR RI hingga saat ini masih belum melihat blue print atau cetak biru sistem pendidikan yang akan dibawa ke depan.
"Jangan ganti menteri, ganti kurikulum. Ganti menteri, ganti kebijakan," ujarnya.
Hal
serupa juga disampaikan Ketua PB PGRI periode XXI Didi Suprijadi. Didi
menyatakan, dalam proses perjalanan sebuah sistem pendidikan yang
diterapkan oleh Kemendikbud, guru itu sebagai eksekutor. Sehingga,
pihaknya meminta agar konsep Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh
Nadiem Makarim ini tidak menjadi proses ajang coba-coba.
"Kami
dari guru hanya melakukan. Ini jangan coba-coba. Perlu kajian. Memang
betul, kami setuju-setuju. Perlu hati-hati. Pengalaman yang lalu, ramai
juga. Pak menteri diganti, ribut lagi. Kemudian sampai menggunakan
kurikulum macam-macam," katanya.
Sebelumnya, Nadiem Makarim
menegaskan bahwa Ujian Nasional atau UN 2020 merupakan yang terakhir.
Dalam artian, pada tahun 2021 ujian nasional dihapus dan digantikan
dengan Assesment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
"Penyelenggaraan
UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesment Kompetensi Minimum dan
Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa
(literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan
penguatan pendidikan karakter," kata Nadiem.
0 comments:
Post a Comment