Pilkada 2020 di Banten: Nyatakan Siap Lawan Petahana, Keseriusan Parpol Diragukan

SERANG, (KB).- Pengamat Politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Gandung Ismanto meragukan gebrakan sejumlah partai politik (parpol) yang menyatakan siap melawan petahana pada Pilkada serentak 2020 di Banten. Hal tersebut berkaca pada pengalaman pilkada sebelumnya yang hampir jarang petahana tumbang.

“Berdasarkan pengalaman empiris seperti di masa lalu, katakanlah pengalaman terakhir di Banten saja ketika Pak Wahidin (Halim) melawan petahana sungguh-sungguh (pada Pilgub 2011), hasilnya nihil. Lalu kemudian di periode ke kedua enggak ada pilihan untuk kolaborasi dengan sebut saja petahana meski calonnya berbeda, tapi dia bagian dinasti dan itu berhasil,” kata Gandung kepada wartawan usai diskusi yang dilaksanakan Fraksi Gerindra DPRD Banten di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (12/12/2019).

Politik lokal pascapilkada langsung telah melahirkan dinasti di tiap daerah di Banten. Politik dinasti tersebut, kata dia, kemudian menjadi hegemoni yang kuat dalam sektor ekonomi dan menyebabkan kekuatan besar dalam sistem pemilihan secara langsung.

“Itu menjadi sumber daya yang kuat dan sulit dilawan. Nah ini menumbuhkan hegemoni, karena hegemoni tumbuh ketika sumber daya ekonomi dikuasai. Ditambah dengan sumber daya pemerintahan di birokrasi termasuk di partai politik,” ujarnya.

Ia pun ragu semangat parpol melawan petahana akan benar-benar diwujudkan. “Cilegon misalnya, bagaimana di Pandeglang, bagaimana di Lebak termasuk di Banten terakhir kali. Saya kira dengan pengalaman yang ada, tidak begitu prospek melawan petahana itu benar-benar sungguh-sungguh dan berhasil,” ucapnya.

Menurutnya, petahana di pilkada kabupaten/kota Banten pada 2020 masih memiliki kekuatan cukup mumpuni dan sulit digoyahkan.

“Saya kira petahana yang tidak hegemonik saja sulit dilawan, apalagi dengan karakteristik petahana yang sangat sangat hegemonik. Di Banten semua daerah itu cirinya sangat hegemonik, karena dia punya kavling yang khusus. Lebak, Pandeglang, Cilegon dan Kabupaten Tangerang mereka punya kavling masing-masing,” ujarnya.

Tak heran, kata dia, jika dalam pilkada suatu ada dinasti daerah lain kemudian memunculkan keributan.

“Nah itu sebabnya ketika ada sempat muncul bus kota yang mendahului bus kota yang lain kan saling ribut, ya sudah di kavlingnya masing-masing saja,” katanya.

Dengan peta politik yang ada di masing-masing kabupaten/kota, tidak menutup kemungkinan hanya akan dikalahkan oleh petahana dari daerah lain.

“Jadi sebenarnya ini hanya menghadirkan sirkulasi tapi tidak vertikal, horizontal di kalangan elite saja. Ketika petahana di suatu daerah kalah, tidak mungkin dia kalah elite setempat. Hanya mungkin kalah disebabkan oleh elite yang lain, jadi hanya sirkulasi di kalangan elite,” katanya.

Terkait calon tunggal, ia memprediksi potensinya masih besar terjadi pada pilkada mendatang.

“Pengalaman kita di Lebak terjadi, di Cilegon mungkin terjadi. Meski kepala daerah yang lama terkena kasus tapi yang sekarang yang melanjutkan (Ati Marliati) adalah trahnya,” ucapnya.

Perempuan yang saat ini menjabat Wakil Wali Kota Cilegon tersebut dianggap memiliki pengalaman berikut dukungan pengaruh keluarga yang kuat.

“Di dunia politik mungkin baru, tapi dengan pengaruh besar keluarganya yang juga masih punya peran hegemoni saya kira tidak sulit buat dia memenangkan pilkada, atau mungkin muncul sebagai calon tunggal,” katanya.

Kondisi yang sama juga mungkin terjadi di Kabupaten Pandeglang. Petahana Irna Narulita memiliki hegemoni kuat meneruskan pola yang dilakukan suaminya. Kemudian komunikasi dan penampilannya juga diterima di hampir semua segmentasi pemilih.

“Kalau sisi kebijakan si tidak ada terobosan yang signifikan, tapi dari sisi penampilannya lebih ramah, lebih mudah diterima oleh hampir semua segmen pemilih. Saya kira juga tidak sulit bagi dia memenangkan pilkada,” ucapnya.

Kondisi berbeda terjadi di Kabupaten Serang. Petahana Tatu Chasanah dianggap belum terlalu menancapkan kekuatannya. Sehingga di Kabupaten Serang masih mungkin terjadi lahirnya perlawanan.

“Ibu Tatu meski dia berasal dari keluarga yang juga hegemonik secara politik provinsi, tapi di level kabupaten saya kira ada sejumlah variabel yang masih memungkinkan terjadinya dinamika politik. Hampir mirip dengan Kota Serang lah. Jadi secara kepemimpinan belum cukup kuat menancapkan hegemoni kekuasaan, terlepas dari hegemoni keluarga di level yang lain,” tuturnya.