JAKARTA – Dibutuhkan peran negara dalam menjaga
kondusifitas hubungan antarumat beragama di Indonesia. Sebagai lembaga
tinggi Negara, MPR RI berupa mengemban tugas tersebut. Oleh karena itu,
MPR RI mengadakan silaturahmi kebangsaan dengan Parisada Hindu Dharma
Indonesia (PHDI).
“Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) penganut umat Hindu berjumlah
4.6 juta jiwa. Meski bukan yang terbanyak kami meminta agar lebih
diperhatikan pemerintah. Mulai dari keamanan dan kenyamanan dalam
beribadah di Indonesia,” ujar Ketua PHDI Wisnu Bawa Tenaya saat
menyambut Silaturahmi Kebangsaan MPR RI di Kantor PHDI Pusat
Kemanggisan, Jakarta, Rabu (10/19).
Lebih lanjut ia mengatakan, hadirnya negara sangat dibutuhkan agar
umat beragama saling menjaga. Teruntuk Hindu, ia menginginkan bisa
dengan tenang dalam melakukan ibadah keagamaan. Karena tak dapat
dipungkiri dibeberapa daerah Indonesia masih ditemukan konflik keagamaan
dan pengerusakan rumah ibadah.
Karena itu ia berharap agar ke depan, umat Hindu dapat memiliki rumah
ibadah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Terlebih candi yang
sudah ada bisa dijadikan cagar budaya supaya kelestariannya terus
terjaga. “Banyak candi di Indonesia bisa dijadikan monumen dan tempat
wisata kebudayaan. Untuk pendidikan kita juga ingin ada lembaga
pendidikan setingkat Perguruan Tinggi,” harapnya.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, adanya
silaturahmi kali ini diimaksudkan untuk mendengar beragam gagasan dan
aspirasi dari PHDI. Sebab sebelumnya MPR RI sudah lebih dahulu melakukan
kunjungan kepada Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabuddhi) dan
Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU). “Kami sangat terbuka apalagi untuk
berdialog dengan masyarakat. MPR RI betekad menjadi rumah kebangsaan
Indonesia,” cetusnya.
Arsul menambahkan, meski penganut agama Hindu di Indonesia jumlahnya
terbatas. Akan tetapi pasti mendapatkan hak dan kesempatan yang sama
dari negara. Mulai dari pelayanan, pendidikan, kesehatan, serta
anggaran. Karenanya ia mendorong agar para anggota DPR RI yang
berkeyakinan Hindu dapat menjadi wadah penyalur aspirasi PHDI.
Kesetaraan pendidikan, lanjut ia, juga menjadi fokus yang harus
dibenahi. “Soal anggaran dari manapun sumber anggarannya tidak masalah
asalkan cukup dengan kebutuhan. Artinya tidak perlu mengambil dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), cukup dari Kementrian
Agama sesuai dengan jalur yang sudah ada,” ucap Arsul.
Hal yang sama diutarakan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB Jazilul
Fawaid, ia merasa dibutuhkan landasan yang kuat dalam menjaga kerukunan
umat di Indonesia. Karenanya ia menyarankan agar Rancangan Undang Udang
Kerukunan Umat Beragama dapat didukung oleh semua pihak. “UU Kerukunan
Umat Beragama kini sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas),
semoga saja nantinya itu dapat mengakomodir seluruh kebutuhan umat di
Indonesia,” ujarnya.
Anggaran yang berbeda, kata Jazilul, tentunya hal tersebut dapat
menjadi prioriotas pembahasan Komisi III DPR RI. Dirinya akan selalu
mendukung pemabahsa tersebut melalui perwakilan fraksi dalam komisi
tersebut. Dikarenakan saat ini Jazilul dan Arsul sedang ditugaskan
diluar Komisi III DPR RI. yag/AR-3
0 comments:
Post a Comment