Mendesak, Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

CILEGON, (KB).- Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Rumah Peradaban Banten (RPB) dan Persatuan Masyarakat Asli Gusuran (PMAG) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), agar segera membuat peraturan daerah (perda) perlindungan tenaga kerja lokal.

Hal tersebut terungkap ketika dua kelompok masyarakat tersebut mendatangi Komisi II DPRD Kota Cilegon, Jumat (17/1/2020).

Dewan Penasihat RPB Isbatullah Alibasya mengatakan, isu terkait perda tenaga kerja lokal sudah diusulkan 5 tahun yang lalu. Namun, karena saat itu ada kasus di daerah Karawang, usulan tersebut, ditolak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga legislatif Kota Cilegon tidak bisa membuatnya.

“Seharusnya dibuat terlebih dahulu, apabila dianulir bisa digugat oleh masyarakat,” katanya.

Ia mennyebutkan, salah satu contohnya, adalah Perda Nomor 1 Kota Cilegon tentang Kepelabuhanan, yang sejarahnya ditolak, kemudian digugat masyarakat dan akhirnya bisa menjadi perda.

Pihaknya ingin ada Perda Perlindungan Ketenagakerjaan lokal. Perda tersebut sangat penting, karena setiap penerimaan tenaga kerja di industri selalu ribut. Hal tersebut, disebabkan jumlah pengangguran yang tinggi. Sementara, selama ini masyarakat berjuang sendiri dengan cara-cara tersendiri.

“Masyarakat itu tidak bisa berdiri sendiri, seharusnya pemerintah yang mengawal. Bukti konkret, adalah pertemuan audiensi dengan PT SRI deadlock dan tidak ada kesepakatan dalam rekrutmen tenaga kerja. Ini yang membuat kami berpikir harus ada perda perlindungan tenaga kerja,” ujarnya.

Saat ini, ucap dia, sudah banyak perda tentang perlindungan tenaga kerja lokal di sejumlah daerah, seperti di Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Bangka Belitung.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada anggota legislatif yang baru, pimpinan Komisi II yang baru serta Ketua DPRD Cilegon untuk memperjuangan pembentukan perda perlindungan tenaga kerja lokal.

“Silakan dalam naskah tersebut, apakah 60 persen untuk lokal sisanya untuk orang luar atau 70 untuk penduduk lokal, sisanya orang luar. Susun saja draf tersebut, sehingga nanti bisa dilakukan kajian,” tuturnya.

Hal yang sama dikatakan oleh Ketua PMAG Ustaz Sunardi. Menurut dia, keberadaan perda tersebut harus segera diwujudkan. Karena, Cilegon sudah menjadi daerah industri.

“Kalau kebutuhan ketenagakerjaan tidak dilindungi, maka industri akan mengambil tenaga kerja dari daerah luar,” katanya.

Ia menuturkan, ketika perda tersebut lahir, harus didukung dengan pendidikan. Industri juga harus terlibat di dalamnya, seperti menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Masyarakat Cilegon, menurut dia, sudah mengalami pergeseran dari masyarakat agraris ke maritim, kemudian sekarang ke industri.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon Ibrohim Aswadi mengatakan, harapan masyarakat mengenai tuntutan lahirnya perda inisiatif tentang perlindungan bagi tenaga kerja lokal tersebut cukup bagus. Karena, orientasinya sama dalam rangka bagaimana menjawab atas kondisi besarnya jumlah pengangguran di Kota Cilegon.

Menurut dia, pengangguran di Kota Cilegon saat ini masih cukup tinggi, yakni sekitar 9,68 %, agar dapat bisa diminimalisir secara bersama sama, antara pemerintah daerah dan seluruh pelaku industri, perda tersebut perlu diwujudkan.