Desentralisasi Logistik Harus Disiapkan Secara Matang

JAKARTA – Jika pengadaan barang dan jasa untuk pemilu menggunakan cara desentrali­sasi, perlu dipastikan kematan­gan sistem dan kesiapan jajar­an penyelenggara pemilu dan petugas terkait di daerah. Hal-hal yang perlu dipastikan yaitu pengadaan dan keterjaminan standar logistik yang akan di­distribusikan.

“Hal ini sekaligus bisa mengu­rangi tanggung jawab pusat de­ngan membagi ke daerah,” kata pengamat politik Universitas Is­lam Negeri Syarif Hidayatullah, Ahmad Bakir Ihsan kepada Ko­ran Jakarta, Kamis (6/1).

Menurut Ahmad, sistem de­sentralisasi logistik pun tidak akan terlepas dari kendali Ko­misi Pemilihan Umum (KPU) pusat. Bisa dilakukan tidak langsung oleh daerah yang bersangkutan apabila diang­gap tidak mampu.

Oleh karena itu, sambung Ahmad, pengadaan barang dan jasa Pemilu bisa didistri­busikan dari daerah terdekat sehingga bisa minimalisir ke­khawatiran keterlambatan. “Ini juga bisa menjadi bagian dari penguatan daerah sebagai ba­gian dari otonomi daerah. Hal itu pun dapat membuktikan kemampuan daerah dalam hal pengadaan barang dan jasa Pe­milu,” katanya.

Perlu Pengawasan

Dalam sistem desentralisasi logistik Pemilu, tambah Ah­mad, perlu adanya pengawas­an formal dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawas informalnya dari masyarakat dan kekuatan sosial lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Jen­deral Komite Independen Pe­mantau Pemilu (KIPP), Kaka Su­minta menilai pengadaan barang dan jasa pemilu lebih baik berada di pusat. Sebab akan memper­mudah kendali KPU pusat dalam melakukan distribusi.

“Bukan dalam hal pen­gadaannya, tetapi dalam pe­rencanaan itu tidak secara utuh mempunyai kendali ter­hadap proses dan hasil peng­adaan sampai distribusi. Jadi tidak mutlak harus desentrali­sasi tapi pembagian tugasnya harus lebih proporsional. De­sentralisasi tidak menjawab permasalahan jika pengadaan untuk beberapa item terutama untuk pengadaan surat suara,” kata Suminta.

Suminta menjelaskan dis­tribusi logistik yang berlaku saat Pemilu dan Pilkada bisa menggunakan sentralisasi dan desentralisasi. KPU daerah su­dah memiliki komunikasi lang­sung dengan penyedia logistik, dengan KPU pusat sebagai pe­nanggung jawab utama.

Menurutnya, penerapan sis­tem desentralisasi logistik un­tuk pemilihan legislatif (Pileg) dinilai riskan karena kualitas dari percetakan dipengaruhi persepsi tentang pemilihan presiden (Pilpres).

Ia mengatakan jika de­sentralisasi logistik kelak dite­rapkan maka tidak perlu me­nerapkan secara total. Namun, lebih pada perencanaan kom­prehensif yang dilakukan pusat dan daerah.

Sebelumnya, anggota Komi­si II DPR, Johan Budi mengata­kan usulan desentralisasi lo­gistik untuk pengadaan barang dan jasa Pemilu yang diusulkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dapat didiskusikan dengan Ko­misi II DPR. Jajaran di Komisi II DPR dengan terbuka akan mendengar usulan tersebut bila data dan pembahasannya sudah jelas dan akurat.

Menurut Johan Budi, bila usulan sudah didiskusikan bersama Komisi II DPR maka bahan diskusi dapat dimasuk­kan dalam pembahasan yang berkaitan dengan revisi un­dang-undang (UU) Pemilu.

Senada dengan Johan, pengamat politik LIPI, Siti Zuhro mengatakan usulan de­sentralisasi logistik perlu ditin­jau dan ditimbang mana yang lebih banyak kebermanfaatan­nya. Prinsipnya satu, apa dam­pak dari kebijakan KPU, baik logistik yang sentralistis mau­pun desentralistis. Masing-masing kebijakan tersebut ada plus dan minusnya. Tinggal dihitung, apa benar dampak positifnya lebih banyak kalau desentralistis.

dis/N-3