Perhatikan Rakyat Tak Mampu dalam Migrasi TV Digital

JAKARTA – Pengembangan teknologi digital untuk televisi harus memperhatikan hak ma­syarakat kurang mampu untuk mendapat sarana rekreasi me­lalui siaran televisi berkualitas juga.

Hal ini disampaikan Ang­gota Komisi I DPR, Sukamta, saat rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, Rabu (5/2), di Jakarta.

Menurutnya, rencana pemerintah untuk menghen­tikan layanan frekuensi analog (analog switch off) dan pindah (migrasi) televisi analog ke tele­visi digital akan menyusahkan rakyat kecil yang tidak mampu membeli dekoder (set top box) untuk menikmati siaran televisi digital.

“Kesulitan ini harus dipikir­kan,” katanya. Dia mengingat­kan, masyarakat tidak mampu sudah harus membayar kenai­kan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, biaya sekolah, dan seterusnya. “Nanti mereka untuk melihat televisi saja tidak karena tidak mampu membeli dekoder,” tambah Sukamta.

Hal itu perlu dipikirkan seri­us oleh pemerintah karena ban­yak masyarakat harus membeli dekoder bila kebijakan analog switch off benar-benar diterap­kan. Pertanyaannya, siapa yang menyediakan dekoder? Rakyat yang harus beli atau perusa­haan televisi atau negara?.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Menkominfo sepakat berbagai masalah tersebut per­lu dibicarakan lebih mendetil lagi antara pemerintah dan DPR. Menurut dia, pengadaan alat set top box untuk masyara­kat merupakan keputusan poli­tik andai dipastikan dibiayai melalui anggaran penerimaan belanja negara (APBN), maka harus dibicarakan bersama DPR-pemerintah.

“Kalau dekoder harus dibi­ayai APBN harus diputuskan bersama-sama di sini,” kata Johnny. Dia membenarkan, tanpa dekoder, siaran digital ti­dak bisa dinikmati masyarakat. “Jadi nanti sama-sama kita pu­tuskan,” tambah Johnny.

Sukamta akan menunggu respons selanjutnya bila ini dibicarakan dalam rapat-rapat kerja bersama antara Kem­kominfo dan Komisi I DPR beri­kutnya. Dia sangat mengharap­kan komitmen Menkominfo. “Jangan sampai kebijakan ana­log switch off hanya diatur me­lalui Peraturan Menteri Komu­nikasi dan Informatika,” tandas Sukamta.

Negeri Jiran

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, mengu­sulkan waktu khusus untuk membahas penyelenggaraan analog switch off dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Infor­matika yang terkait dengan ke­bijakan tersebut.

Sebelumnya, Menkominfo menjelaskan bahwa rencana menerapkan analog switch off sangat dibutuhkan negara untuk menyiapkan migrasi menuju televisi digital. Hal ini penting untuk menyelesaikan persoalan interferensi frekue­nsi dengan frekuensi televisi milik negara jiran khususnya di wilayah-wilayah terluar.

Pemerintah sendiri telah merencanakan periode si­mulcast, yaitu masa transisi di mana siaran analog dan digital akan dioperasikan bersamaan. Hal itu untuk memberi waktu kesiapan bagi ekosistem per­televisian Indonesia dalam menyediakan infrastruktur pe­nyiaran digital tersebut.

Di era analog, penyediaan infrastruktur dan program si­aran dilakukan satu lembaga penyiaran untuk menayang­kan satu program. Di era digital dengan teknologi terkini DVB-T2, penyediaan infrastruktur oleh satu lembaga penyiaran bisa menyalurkan sampai den­gan 12 program siaran.

Saat ini, TV analog untuk bisa menerima siaran digital memerlukan alat bantu peneri­maan set top box.