LEBAK-Verifikasi terhadap rumah warga di 6 kecamatan yang terdampak bencana
banjir bandang dan longsor masih dilakukan Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Lebak. Pemerintah daerah setempat memastikan ada perubahan.
Jika sebelumnya, dari hasil verifikasi yang dilakukan tim pada
pertengahan Januari lalu, ada 807 unit rumah yang akan direlokasi, data
tersebut berubah.
Kabag Administrasi Pembangunan Pemkab Lebak Ajis Suhendi mengatakan,
berdasarkan verifikasi lapangan terhadap 1.529 unit rumah terdampak
bencana, sebanyak 916 unit rumah yang direlokasi.
“Berdasarkan pertimbangan permasalahan lahan seperti sempadan sungai,
TNGHS, Waduk Karian dan lain-lain,” kata Ajis, Minggu (2/2/2020).
Namun kata Ajis, data tersebut juga masih bersifat sementara hingga
dilakukan verifikasi akhir guna memastikan mana saja rumah yang harus
direlokasi atau mendapat bantuan stimulan.
“Sekaligus untuk survei penyiapan lahan relokasi berupa hunian tetap (Huntap),” katanya.
Kemudian, terdapat 14 unit rumah yang kondisinya rusak berat, 10 unit
rusak sedang dan 57 unit rumah rusak ringan. Untuk dana tunggu hunian
(DTH) direncanakan diberikan kepada 1.529 kepala keluarga (KK).
Bagi warga yang berada di lokasi proyek Waduk Karian, Ajis
mengatakan, jika pembayaran lahan dilakukan dalam waktu 1 bulan, maka
akan tetap dimasukkan dalam daftar penerima DTH.
“Jumlahnya yang sudah dibayar 53 unit dan yang belum masih 532 unit,” sebut Ajis.
Pemerintah daerah menargetkan, pengajuan bantuan ratusan rumah
terdampak dan pembangunan Huntap ke Pemerintah Pusat bisa dilakukan
dalam waktu dekat.
“Insya Allah tidak lewat bulan Februari,” harapnya.
Sementara itu sebelumnya, saat berkunjung ke Lebak, Wakil Presiden
Ma’aruf Amin menyampaikan, percepatan relokasi dan bantuan hunian
menunggu ajuan Pemkab Lebak.
“Nama-namanya, alamat dan jumlahnya. By name by address istilahnya
itu, data lengkap dan lokasinya sudah enggak ada masalah yang akan
direloksi. Tinggal menunggu ajuan dari pemda, semua saya tanya sudah
siap,” kata wapres.
0 comments:
Post a Comment