 |
| Kepala Dinsos Pandeglang Nuriyah (kiri) saat memantau tempat layanan pembuatan SKM di Kantor Dinsos Pandeglang. |
PANDEGLANG – Sejak dinonaktifkan ribuan peserta
Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui jalur
Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi warga miskin, Dinsos Pandeglang
mengaku banyak menerima permohonan Surat Keterangan Miskin (SKM) dari
warga.
Kepala Dinsos Pandeglang, Nuriyah mengatakan, pada 2019 saja ada
sekitar 651 orang yang mengajukan SKM dan pada Januari 2020 rata-rata
ada sekitar 15-30 orang perhari mengajukan SKM.
“Kalau memang dia orang miskin kami fasilitas SKM nya. Di tahun 2019
aja ada 651 yang mengajukan SKM. Tahun kemarin disiapkan Rp2 miliar ga
cukup kalau tahun ini kemungkinan di perubahan bisa nambah lagi
(anggarannya,” kata Nuriyah, Senin (3/2/2020).
Dia mengaku, alasan pemerintah menonaktifkan sementara layanan
kesehatan BPJS bagi masyarakat miskin di Pandeglang karena banyak Nomor
Induk Kependudukan (NIK) penerima tidak sama atau malah tidak tercatat.
“Kemarin yang istilahnya distop BPJS nya itu kebanyakan NIK-nya tidak
muncul, kenapa bisa tidak muncul? Mungkin pada tahun 2015 mereka belum
perekaman. Kami disini (Dinsos) lagi memperbaiki dengan cara membuat
surat ke Disdukcapil kaitan dengan NIK tadi,” jelasnya.
Katanya, ada sekitar 334.444 orang warga miskin penerima JKN-KIS di
Pandeglang yang NIK nya tidak sesuai, data tersebut ia peroleh dari
pemerintah pusat.
“Kemungkinan pada tahun 2015 mereka tidak mau perekaman dan akhirnya
turun dari Pusdatin data yang tidak bisa dibantu (diberhentikan
sementara) karena NIK nya ga ada, semua bantuan ini berdasarkan NIK,”
sambungnya.
Namun ia memastikan selama proses perbaikan NIK warga yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan bisa dilayani melalui SKM.
“Nanti kalau sudah diperbaiki akan kami setorkan lagi kesana (BPJS)
untuk disahkan bahwa ini sudah diperbaiki, perbaikan ini sampai bulan
Maret,” tutupnya.
0 comments:
Post a Comment