Terkait Penonaktifan Ribuan BPJS, Dinsos Pandeglang Surati Disdukcapil

 

Kepala Dinsos Pandeglang Nuriyah (kiri) saat memantau tempat layanan pembuatan SKM di Kantor Dinsos Pandeglang.

PANDEGLANG – Sejak dinonaktifkan ribuan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui jalur Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi warga miskin, Dinsos Pandeglang mengaku banyak menerima permohonan Surat Keterangan Miskin (SKM) dari warga.

Kepala Dinsos Pandeglang, Nuriyah mengatakan, pada 2019 saja ada sekitar 651 orang yang mengajukan SKM dan pada Januari 2020 rata-rata ada sekitar 15-30 orang perhari mengajukan SKM.

“Kalau memang dia orang miskin kami fasilitas SKM nya. Di tahun 2019 aja ada 651 yang mengajukan SKM. Tahun kemarin disiapkan Rp2 miliar ga cukup kalau tahun ini kemungkinan di perubahan bisa nambah lagi (anggarannya,” kata Nuriyah, Senin (3/2/2020).

Dia mengaku, alasan pemerintah menonaktifkan sementara layanan kesehatan BPJS bagi masyarakat miskin di Pandeglang karena banyak Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima tidak sama atau malah tidak tercatat.

“Kemarin yang istilahnya distop BPJS nya itu kebanyakan NIK-nya tidak muncul, kenapa bisa tidak muncul? Mungkin pada tahun 2015 mereka belum perekaman. Kami disini (Dinsos) lagi memperbaiki dengan cara membuat surat ke Disdukcapil kaitan dengan NIK tadi,” jelasnya.

Katanya, ada sekitar 334.444 orang warga miskin penerima JKN-KIS di Pandeglang yang NIK nya tidak sesuai, data tersebut ia peroleh dari pemerintah pusat.

“Kemungkinan pada tahun 2015 mereka tidak mau perekaman dan akhirnya turun dari Pusdatin data yang tidak bisa dibantu (diberhentikan sementara) karena NIK nya ga ada, semua bantuan ini berdasarkan NIK,” sambungnya.

Namun ia memastikan selama proses perbaikan NIK warga yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan bisa dilayani melalui SKM.

“Nanti kalau sudah diperbaiki akan kami setorkan lagi kesana (BPJS) untuk disahkan bahwa ini sudah diperbaiki, perbaikan ini sampai bulan Maret,” tutupnya.