 |
| Ketua Komisi I DPRD Cilegon, Hasbudin (kiri) bersama sejumlah pejabat DKISS usai hearing. |
CILEGON – Kabar adanya situs internet milik sejumlah
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diretas berujung pada
pemanggilan Dinas Komunikasi Informatika, Sandi dan Statistik (DKISS)
oleh Komisi I DPRD Cilegon, Rabu (18/3/2020).
Kepala DKISS Cilegon, Aziz Setia Ade mengatakan semula terdapat empat
situs OPD yang diretas. Peretasan dilakukan secara bertahap sebelum
akhirnya belakangan diketahui 21 website milik OPD tersebut yang sudah
berhasil dibajak.
“Kondisinya sudah sejak tanggal 9 lalu di-hack (retas), dan tim kami
yang kebetulan juga sudah MoU dengan pihak KIT (PT Krakatau Information
Technology), jadi dengan pihak KIT kita dibantu menganalisa, mengkaji
dan menyelesaikan. Insha Allah, hari ini paling telat sore, web-web yang
terkena hack tadi sudah bisa diakses lagi,” ujar Aziz.
Baca : Website 4 Dinas Pemkot Cilegon Diserang Hacker
Dikatakan Aziz, akibat belum pulihnya situs OPD itu masyarakat tidak
bisa mengakses website milik pemerintah tersebut. Pihaknya sejauh ini
belum mengambil upaya hukum menyangkut hal itu, dan baru sebatas
melaporkan insiden itu ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pihaknya
pun mengakui sudah mendeteksi hacker yang menurutnya berasal dari tiga
wilayah yakni Surabaya, Semarang dan Bekasi.
“Karena kebetulan web-web OPD itu adalah (berisi) informasi berbagai
kegiatan yang dilakukan OPD. Informasi yang saya peroleh bukan web kita
saja yang di-hack, tapi di daerah lain juga seperti di Bali, Kalimantan
dan Sumatera,” katanya.
DKISS dalam kesempatan itu juga meminta dukungan parlemen untuk
merealisasikan anggaran guna pemenuhan keamanan sistem yang menurutnya
belum maksimal dan sudah tertinggal. “Sistem kita sudah jadul, jadi
banyak bolong-bolong yang menjadi celah orang bisa masuk. Kita butuh
anggaran untuk peningkatan dan pengembangan system IT di perubahan,
nanti (jumlahnya) akan kita hitung dulu,” tandasnya.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Cilegon, Hasbudin mengaku pihaknya
tidak serta merta akan mendukung adanya realisasi anggaran yang
diinginkan DKISS menyangkut security system yang mencapai Rp3 miliar.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, dukungan dapat
dilakukan kalau secara teknis kualitas sistem yang dikelola DKISS saat
ini dapat dibuktikan terlebih dulu ke parlemen.
“Bagi kami bukan persoalan anggarannya, seharusnya DKISS mampu
menempatkan orang-orang yang qualified dulu untuk bidang itu. Kalau
memang ada upaya retas, kami ingin agar itu dijadikan atensi dulu oleh
pihak-pihak yang berwenang seperti Polda melalui tim sibernya untuk
melacak oknum yang tidak bertanggungjawab ini,” katanya.
Pihaknya mengaku mendukung penuh adanya pelayanan publik melalui
sistem informasi, namun demikian ia meminta agar konten website milik
OPD itu dapat diperbaharui ke depan.
“Kami tidak mau kalau website itu diperbaharui, tapi tidak memberikan
informasi yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena kami pun pernah
membukanya (mengunjungi website milik OPD), isinya cuma profil OPD saja,
bukan berisi kegiatan maupun program kerja mereka,” jelasnya.
0 comments:
Post a Comment