Keamanan Pangan Adalah Keamanan Nasional

JAKARTA – Strategi pembangunan na­sional sebaiknya fokus pada keamanan pa­ngan melalui peningkatan produksi nasio­nal. Untuk itu, keberpihakan pada produk dalam negeri mesti konsisten agar terwujud mandiri pangan.

Selama ini, pembangunan ketahanan pangan dilakukan melalui impor. Akibat­nya, petani dan industri nasional mati ka­rena dibanjiri pangan impor.

Dewan Pembina Institut Agroekologi In­donesia (Inagri), Ahmad Yakub, mengata­kan terjadinya gejolak harga saat ini karena konsep ketahanan pangan yang dibangun mengandalkan produk impor.

“Ketika negara eksportir terkena dampak wabah virus korona, seketika pasokan ter­henti dan pada akhirnya membuat Indone­sia kekurangan pangan. Padahal, Indonesia juga sedang berjuang melawan Covid-19,” katanya saat dihubungi, Jumat (20/3).

Menurut Yakub, musuh selama ini bu­kan negara lain, tapi yang paling berbahaya adalah oknum dalam negeri yang sistematis mematikan petani dan industri nasional dengan rent seeking impor. “Rent seeking impor inilah yang mematikan industri dan petani nasional,” tegasnya.

Diungkapkan, importir pangan juga me­mainkan pasar untuk mengambil keun­tungan sebesar-besarnya hanya bermodal­kan izin impor.

“Mereka modal dengkul, tapi mempu­nyai izin impor. Mengapa mereka dibiarkan sampai pangan kita collapse? Apakah tidak membahayakan pangan nasional?” ujarnya.

Yakub mengingatkan agar para pembantu Pre­siden tidak memanfaatkan kebijakan untuk kepen­tingan importir. Sebaik­nya, Bulog sebagai badan penyangga diberikan izin impor.

“Masak Bulog minta to­long swasta nasional yang kecil untuk menutupi ke­kurangan pasar. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan be­gini terus, bukankah akan merontokkan ekonomi na­sional?” kata Yakub.

Amanat UU

Menurut Yakub, untuk mengendalikan impor pangan tersebut pemerintah di­minta segera membentuk Badan Pangan seperti yang diamanatkan Undang-Undang (UU) Pangan. “Masa depan bangsa ini sa­lah satunya terletak di pertanian termasuk perkebunan. Untuk itu, Badan Pangan Na­sional haruslah segera dibentuk agar ada cadangan pangan untuk mencapai keaman­an pangan,” katanya.

Yakub menegaskan harus ada upaya luar biasa dari pemerintah untuk memangkas impor pangan maupun migas guna mengu­rangi defisit perdagangan. “Makanya perlu dibentuk Badan Pangan untuk atasi per­soalan pangan. Badan Pangan ini langsung di bawah Presiden,” tegasnya.

Sebelumnya, ahli pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM ) Yogyakarta, Dwijono Darwanto, mengata­kan pemerintah mesti segera membentuk Ba­dan Pangan Nasional yang sudah diamanat­kan undang-undang sejak 2014.

“Segera jadikan Bulog sebagai Badan Pangan Nasional langsung di ba­wah Presiden. Ketuanya harus setingkat Menko supaya bisa mengatasi semua persoalan di ma­sing-masing kementeri­an,” ujarnya.

Menurutnya, dengan terbentuknya Badan Pangan yang ketuanya setingkat Menko, kemungkinan kekurangan bahan pangan sangat kecil karena sudah direnca­nakan dan diantisipasi dengan melibatkan sejumlah menteri terkait, seperti Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.

Dengan pimpinan setingkat Menko, persoalan-persoalan di masing-masing ke­menterian bisa diatasi. Nantinya, akan ada satu kebijakan bulat dan terkoordinasi di bawah Presiden, sehingga melalui Badan Pangan misi kemandirian pangan nasional bisa dicapai dalam waktu lima sampai tujuh tahun mendatang.

Dwijono mencontohkan kelangkaan gula di pasaran sekarang ini. Padahal, se­tiap tahun Indonesia mengimpor gula ra­finasi dan gula kristal putih di atas 3,5 juta ton atau mewakili 72 persen pasokan gula nasional.

“Ke mana itu larinya gula impor? Ini me­mang aneh. Pasar selalu dibanjiri gula im­por yang mematikan industri gula nasional, tapi tiba-tiba menghilang seperti sekarang ini. Masalah ini selalu berulang tiap tahun,” katanya, Kamis (19/3).

Sementara itu, saat Badan Urusan Lo­gistik (Bulog) dan Sugar Group Companies mengadakan operasi pasar di Pasar Palm­erah, Jakarta, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana mengatakan jajaran­nya akan mendalami dugaan penimbunan terkait kenaikan harga gula di pasaran.

“Harga gula ada kenaikan, ini akan jadi perhatian kami. Satgas Pangan akan me­lakukan upaya dan penyelidikan langkanya gula, mungkin ada penimbunan atau hal lain,” kata Nana.

Nana juga mengatakan, pihaknya akan menindak tegas apabila terbukti ada oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari kelangkaan gula.

“Karena itu distributor dan spekulan ja­ngan menimbun, kami akan tindak tegas yang memanfaatkan kondisi ini,” ujarnya.