Presiden: Pertanian Memberikan Kontribusi Besar Pembangunan

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa perubah­an dalam manajemen pembangunan pertanian harus dilakukan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih be­sar bagi pembangunan ekonomi dan ke­sejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka The 2nd Asian Ag­riculture and Food Forum (ASAFF) 2020 dan Musyawarah Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/3).

“Sektor pertanian ini memberikan kontribusi yang besar bagi pemba­ngunan ekonomi, baik dalam kontribusi ekspornya maupun kontribusi mening­katkan pendapatan masyarakat,” kata Presiden Jokowi.

Dijelaskan, sektor pertanian juga ber­kontribusi dalam penyediaan pangan dan functional food yang sangat penting bagi sebuah bangsa, karena dari pan­ganlah dapat mendorong tingkat kese­hatan yang lebih baik, sehingga mampu meningkatkan produktivitas bangsa dan negara.

Karena itu, Presiden mengatakan pe­kerjaan yang berkaitan dengan pangan, pertanian harus betul-betul dilihat dari hulu sampai hilir. “Tidak bisa kita hanya melihat hulu atau hilir atau mengurus hulunya tidak mengurus hilirnya,” ucap Presiden.

Presiden menuturkan, dengan luas daratan yang ada, Indonesia sesung­guhnya masih memiliki lahan dan ruang yang amat besar bagi peningkatan sek­tor pertanian. Apalagi, semua itu juga didukung dengan kesiapan baik dari sisi infrastruktur pertanian serta edukasi dan kesediaan bibit yang tepat dan ung­gul. “Inilah saya kira fungsi-fungsi HKTI dalam menyelesaikan persoalan-perso­alan seperti itu,” ujar Presiden.

Selain itu, sektor pertanian juga ha­rus pandai melihat peluang dan ceruk pasar yang sebenarnya cukup besar, namun jarang tersentuh. Misalnya, ter­kait pertanian khusus komoditas buah tropis yang memiliki permintaan dalam jumlah besar dari mancanegara yakni manggis dan durian.

“Permintaan yang datang ke saya mi­salnya manggis. Ada salah satu, salah dualah ngurus manggis. Permintaan banyak, tapi barang enggak ada. Banyak sekali permintaan dari Timur Tengah, Eropa, Tiongkok, tapi barangnya enggak ada. Mestinya kan ada,” tutur Presiden.

Presiden pun minta hal ini bisa di­tangkap oleh HKTI. “Satu, dua (dari HKTI) yang memiliki kebun manggis, ya enggak usah banyak-banyak 100 ribu hektare, tapi lima ribu hektare manggis. Minta lahan segitu kan mudah, enggak sulit, asal jangan di Jawa masih banyak lahan kita,” ungkapnya.

Peluang Pasar

Sementara itu, untuk durian permin­taan dari Tiongkok juga sangat besar sekali. Tetapi, lagi-lagi kita tidak bisa supply dengan kualitas yang diinginkan oleh Tiongkok. Begitu juga dengan rem­pah-rempah dan tanaman herbal yang banyak dimiliki Indonesia.

“Ada juga yang namanya herbal, Em­pon-empon, hati-hati sekarang ini har­ganya naik. Sampai lima kali lipat, em­pat kali lipat, jahe merah, temulawak, kunyit. Biasanya saya cari itu mudah, karena ada korona, saya minum pagi, siang, dan malam. Itu yang menyebab­kan mungkin naik ya diminum tiga kali,” katanya.

Presiden menambahkan, selama ini sektor pertanian cenderung menanam sejumlah komoditas yang tak banyak berubah sejak puluhan tahun. Sebab itu, dibutuhkan keberanian untuk mengupa­yakan hal-hal baru dengan model pe­ngembangan yang tepat disertai dengan manajemen kualitas yang baik untuk menangkap peluang pasar yang besar.

Pemerintah sendiri memberikan du­kungan yang cukup besar bagi para pe­laku usaha baik mikro, kecil, dan mene­ngah untuk mengembangkan usaha pertanian. Untuk tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor per­tanian sebesar 50 triliun rupiah.

Menurut Guru Besar Fakultas Teknolo­gi Pangan UGM, Dwijono Hadi Darwanto, kontribusi sektor pertanian terhadap pro­duk domestik bruto kian menurun (lihat infografis). Hal ini terjadi karena program pembangunan pertanian hanya meng­ulang dari menteri sebelumnya.

Program banyak yang normatif bu­kan berfokus pada eksekusi di lapangan yang langsung bisa dirasakan petani dan bisa berdampak secara luas.

“Bahaya dari hal ini adalah apatisme petani, apatis pada program pemerin­tah, sekaligus apatis pada masa depan pertanian. Di tanaman kedelai sudah terjadi petani sudah enggan bertanam kedelai, tinggal tunggu waktu enggan bertanam komoditas pangan lainnya dan tanahnya dijual untuk perumahan,” papar Dwijono.