 |
| Kepala Dinsos Pandeglang Nuriah. |
PANDEGLANG – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten
Pandeglang, Nuriyah mengaku kewalahan menerima usulan calon penerima
bantuan sosial yang diusulkan dari desa dan kecamatan yang ada di
Pandeglang. Pasalnya, jumlah yang diusulkan melebihi kuota yang ada di
Dinsos Pandeglang.
Kata Nuriyah, saat ini Dinsos sedang melakukan pendataan semua warga
Pandeglang baik uang menerima bantuan sosial maupun yang tidak menerima
bantuan. Hal itu bertujuan agar ketika masuk data usulan penerima bisa
dipilih warga mana saja yang sudah mendapatkan bantuan, sehingga saat
penyaluran tidak tumpang tindih dengan yang sudah mendapatkan bantuan.
“Kebutuhannya yang pertama kami perhatikan ODP, PDP dan warga di
sekitarnya. Kemudian pekerjaan informal yang harus kami perhatikan
seperti mereka yang terkena PHK, dirumahkan, pedagang kecil yang biasa
berjualan di sekolah. Selanjutnya masyarakat pra sejahtera non program,
artinya dia itu tidak dapat PKH, Sembako, dan tidak dapat bantuan sosial
lainnya,” jelas Nuriyah, Kamis (16/4/2020).
Kata dia, dari data calon penerima bantuan di 3 kecamatan yang sudah
masuk ke Dinsos ada sekitar 9.000 orang yang diusulkan. Sehingga data
tersebut perlu diverifikasi ulang.
“Saya kemarin lihat tiga kecamatan saja sudah 9.000 orang, makanya
sekarang lagi proses pilah-pilih memverifikasi tim operator data
takutnya double, jangan-jangan ini nanti turun bantuan pusat dikasih
terus bantuan dari kabupaten dikasih juga,” ujarnya.
Meski mengaku kewalahan dengan jumlah usulan itu, namun Dinsos tidak
bisa menolak sebab sudah diajukan. Kata dia, sebelum ada perubahan
kebijakan Dinsos sudah mengusulkan anggaran Rp3 miliar untuk kebutuhan
yang akan disalurkan pada masyarakat selama 3 bulan ke Pemprov Banten.
Akan tetapi usulan tersebut kembali diubah karena masa penanganan
Covid-19 diperpanjang menjadi 6 bulan.
“Intinya kami dapat data dari kecamatan, dari desa ditandatangani
Kades, di verifikasi tim TKSK dan Kesra, itu yang sampai kepada kami
secara tertulisnya jelas ada. Pengusulannya sekaligus, berapa data yang
masuk dari bawah nanti setelah itu kami memilah mana yang pekerja
informal, petani dan lainnya. Kemarin yang kami hitung sekitar Rp3
miliar untuk 3 bulan kebutuhan cuman kalau ini ada kebijakan lain dari
pusat harus 6 bulan ya beda lagi kebutuhan anggarannya,” tambahnya
0 comments:
Post a Comment