Erick Thohir Beberkan BUMN yang Terkapar karena Corona, Siapa Saja?

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan rapat kerja virtual bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jumat (3/4/2020). Dalam pemaparannya, dirinya menyatakan sudah memetakan BUMN mana saja yang terkena pukulan dampak Corona paling keras.

Menurutnya, BUMN yang paling terimbas Corona ialah perbankan, perusahaan energi dan perusahaan di sektor transportasi dan perusahaan konstruksi.

"Adanya dampak Corona ini Kementerian BUMN mengantisipasi dampak peningkatkan NPL (non performing loan) pada himbara karena kebijakan soal bunga UKM dan lainnya," kata Erick.

Selain itu, dampak Corona yang menekan nilai tukar rupiah juga dinilai bakal menghantui cashflow perusahaan energi seperti PLN dan Pertamina.

"Kita tahu PLN punya bond Rp 350 triliun dan itu sebagian besar dolar (AS). Pertamina sendiri impor minyak dolar AS tapi dijual dalam rupiah," imbuhnya.

Kemudian di sektor transportasi, perusahaan seperti Angkasa Pura, Garuda Indonesia, Pelindo, Pelni, ASDP hingga KAI pasti ikut babak belur.

"Apalagi Garuda punya utang terberat yang akan jatuh tempo USD 500 juta," paparnya.

Kemudian BUMN konstruksi, yang sebagian besar mendapatkan pembiayaan jangka pendek padahal sifat proyeknya jangka panjang. Erick juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar mencoba utang jangka panjang untuk itu.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menginginkan perusahaan milik negara tak lagi mengurusi subsidi. Subsidi nantinya akan langsung diberikan kepada rakyat.

"Policy ke depan kita ingin BUMN sudah tidak terima subsidi, subsidinya biar langsung ke rakyat," ujar Erick di Jakarta, Jumat (3/4/2020)

Erick melanjutkan, ke depan BUMN nantinya akan fokus mengurusi bisnis. "Ini bagian transparan juga supaya perusahaan BUMN jadi korporasi yang benar-benar korporasi," paparnya.

Beberapa perusahaan yang sedang dikaji untuk tak lagi mengurus subsidi adalah PLN, Pertamina dan Pupuk. Rencana pengalihan subsidi ini masih dimatangkan bersama kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan.

"Habis ini terus terang yang kita pelajari Pupuk. Kemarin untuk PLN, untuk energi seperti minyak, elpiji kita ada kesepakatan dengan Menteri Keuangan. Tapi biar Menteri Keuangan, itu domain beliau," jelasnya.

Kebijakan baru di BUMN ini dimungkinkan bisa langsung diterapkan pada awal tahun depan. "Mungkin awal tahun depan, atau akhir tahun ini atau pertengahan tahun silakan tapi policy-nya seperti itu," jelasnya.