Pantau Penyaluran Bansos di Tangsel, Wagub: Upaya Pemerintah Cegah Masyarakat Terpuruk

TANGSEL - Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meninjau pembagian bantuan sosial JPS atau jaring pengaman sosial bagi masyarakat beresiko sosial sebagai akibat COVID-19 Pemprov Banten di Bank BJB Syariah Serpong, Tangsel, Kamis (23/4/2020). 

 

Dikatakan Wagub, Pemprov sampai saat ini telah mengalokasikan Rp 709 miliar lebih untuk bansos tersebut kepada kepala keluarga (KK) penerima manfaat yang tersebar di 8 kabupaten/kota. Hal ini adalah upaya pemerintah mencegah masyarakat Banten yang rentan beresiko sosial semakin terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19. 

 

"Penerima JPS Pemprov tersebut berasal dari data Non DTKS (Diluar Data Terpadu kesejahteraan sosial). Namun termasuk dalam kelompok masyarakat rentan terhadap resiko sosial sebagai akibat wabah COVID 19," kata Wagub kepada pers usai menyaksikan pencairan bansos kepada warga Kota Tangsel

 

Dikatakan Wagub, tiap penerima manfaat akan memperoleh bantuan sebesar Rp600.000 per KK untuk wilayah Tangerang Raya dan Rp500.000 per KK untuk wilayah lainnya. Bantuan tersebut rencananya akan diberikan selama tiga bulan yaitu April, Mei dan juni. Penyaluran JPS, sambungnya, saat ini baru untuk wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangsel.

 

"Selain bantuan jaring pengaman sosial yang diberikan kepada kepala keluarga yang rentan beresiko sosial akibat wabah covid-19, Pemprov Banten juga bersinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota menjangkau penerima manfaat," ujarnya.

 

Wagub menerangkan, JPS merupakan upaya menjangkau masyarakat dari kelompok rentan resiko sosial agar tidak jatuh terpuruk ke dalam resiko sosial yang dihadapinya dalam masa pandemi COVID-19. Dalam hal ini resiko sosial yang terjadi adalah dampak sosial dan dampak ekonomi karena pembatasan yang harus dilakukan sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. 

 

"Kategori kelompok masyarakat rentan terhadap resiko sosial sebagai akibat wabah Covid-19 misalnya seorang karyawan diliburkan oleh perusahaan atau cuti di luar tanggungan perusahaan, sehingga ia beserta keluarganya terancam tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari," paparnya.

 

Sementara itu, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie yang mendampingi Wagub mengatakan, Kota Tangsel mendapatkan alokasi jaring pengaman sosial sebanyak 22.258 KK. 

 

"Kami berpesan dengan telah diberikannya bansos ini, warga sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengindahkan ketentuan pemerintah tengang PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang berlaku di Tangsel," katanya.