Ini Strategi Trisula Pemerintah Tangani Covid-19

Jakarta– Guna menekan laju penambahan kasus positif virus corona (Covid-19), ternyata pemerintah menerapkan strategi “senjata trisula”. Dalam strategi trisula ini, penanganan virus corona dibagi menjadi tiga strategi, sama seperti senjata trisula yang memiliki tiga ujung tombak.

“Pemerintah sejak awal telah menetapkan ada tiga ujung tombak untuk mengatasi Covid-19 ini. Yang saya ibaratkan adalah senjata trisula, tiga ujung tombak,” kata Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dalan konferensi pers melalui live streaming di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/5/2020)

Dijelaskannya, tombak tengah merupakan tombak utama dalam penanganan Covid-19 adalah sektor kesehatan. Karena langsung berhadapan dengan wabah virus corona. Karena itu, sektor atau ujung tengah ini adalah menangani darurat langsung yang berhadapan untuk menyelesaikan darurat kesehatan.

Seperti, mengatasi dan membatasi penularan, memperkcil penyebaran dan percepatan penyelesaian Covid-19.

"Ujung tombaknya di sektor kesehatan. Ini dalam domain Kemko PMK. Karena penanggungjawab utama di sektor ini ada dua yaitu BNPB dan Kementerian Kesehatan. Dua kementerian ini ada dibaah Kemko PMK,” ujar Muhadjir Effendy.

BNBP, lanjurnya, bertugas memberikan dukungan-dukungan fasilitas dan sarana prasarana untuk penanganan di sektor kesehatan. Sedangkan Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk melakukan contact tracing (penelurusan kontak), perawatan dan pengobatan.

Kemudian, ujung “tombak” lainnya adalah jaring pengaman sosial untuk mengatasi darurat sosial ke masyarakat yang terdampak Covid-19. Ujung tombak ini masih menjadi tanggung jawab Kemko PMK, dengan penanggungjawab utama Kementerian Sosial serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Untuk sektor kesehatan, kita anggap sudah berada dalam rel yang benar. Itu sudah terlihat dengan kondisi atau keadaan Covid-19. Karena itu perhatian Kemko PMK sekarang lebih kepada sektor jaring pengaman sosial,” terang Muhadjir Effendy.

Perhatian lebih ke jaring pengaman sosial, sambungnya, karena ada daerah yang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ketat, terutama di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga warganya harus segera diberikan bantuan sosial (bansos) karena ada yang terdampak kebijakan tersebut, diantaranya kehilangan pekerjaan atau penutupan usaha.

Untuk “tombak” terkahir yakni survavibilitas ekonomi, yang menjadi tanggungjawab Menko Perekonomian bersama jajaran menteri dibawahnya. Tugasnya bagaimana agar ekonomi Indonesia bisa bertahan (survive) pada saat Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Disebut survavibilitas ekonomi, menurut Muhadjir Effendy, pemerintah lebih banyak berupaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi agar bisa bertahan dalam kondisi sekarang ini.

"Kita tahu dunia dan Indonesia masuk ke dalam hibernitas ekonomi. Hibernasi ekonomi. Kita bayangkan seperti beruang kutub masuk musim dingin yang kemudian dia harus tidur, menghemat energi, memperlambat detak jantung dan menurunkan serendah mungkin panas tubuhnya. Supaya dia bisa bertahan hidup, tidak mati, sehingga dia bisa bangkit lagi setelah musim dingin berlalu. Itu kondisi dunia seperti yang dikatakan Scott Morrison dalam OECD," paparnya.