Pemda Diminta Segera Kirim Data Penerima Bansos Tunai

 

Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara, saat meninjau proses distribusi sembako di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (2/5/2020). ( Foto: Beritasatu Photo / Dok. Kemsos )

Jakarta - Pemerintah daerah diminta untuk secepatnya mengirimkan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) karena saat ini Kementerian Sosial baru menerima 7,8 juta Kepala Keluarga (KK) dari target sembilan juta KK.

Diutarakan oleh Menteri Sosial Juliari P Batubara, Jumat (8/5/2020), pemerintah terus mendorong pemerintah daerah untuk segera melaporkan data penerima bansos tunai tersebut.

"Dari target sembilan juta KK, hari ini kami belum mendapat 100 persen. Data baru yang kami terima ada 7,8 juta KK. Masih ada daerah yang belum mengirimkan data. Kami sudah minta untuk dikirim kekurangannya yang 1,2 juta KK," kata Mensos melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Kelengkapan data tersebut terkait dengan upaya mengejar tenggat distribusi bansos tunai sebelum Hari Raya Idul Fitri, sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo.

"Perintah Presiden agar penyaluran bansos tunai dan sembako selesai sebelum Idul Fitri," katanya.

Lebih lanjut Mensos mengatakan, terkait data penerima bansos, tidak bisa dilepaskan dari peran daerah. Salah satu alasannya karena daerah yang paling memahami kondisi warganya yang terdampak pandemi Covid-19. Kemensos sudah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan data.

Sebelum distribusi bantuan dilakukan, Mensos sudah menggelar pertemuan melalui video konferensi dengan pimpinan daerah, baik itu gubernur, wali kota, dan juga bupati secara maraton selama dua hari. Melalui komunikasi tersebut, Kemensos pada intinya memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengusulkan penerima bantuan sosial.

Pemda dipersilakan menyalurkan bansos kepada penerima di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial.

"Jadi sebenarnya prosedurnya tidak sulit. Tidak benar kalau dikatakan prosesnya njllimet (rumit). Kami tidak 'mengunci' daftar penerima bansos hanya dari DTKS kami. Karena kami memahami yang menjadi kebutuhan daerah," kata Mensos.

Kemensos sudah memberikan kemudahan kepada kepala daerah untuk menggunakan data warga miskin dari DTKS yang belum mendapatkan bantuan baik dari Desil 2, Desil 3, Desil 4 dan non desil.

"DTKS kami hanya jadi referensi. Tidak harus menjadikan DTKS sebagai satu-satunya data untuk penerima bansos tunai. Kami berharap pemkab dan pemkot datanya akurat sehingga bansos tepat sasaran," kata dia.

Mensos menyatakan, penyaluran bansos tunai senilai Rp 600.000 sudah menjangkau 1,8 juta KK melalui Kantor Pos dan distribusi melalui Bank-Bank Himbara dengan mekanisme transfer sebesar 785.000 KK. Sehingga total distribusi BST ditargetkan 2,6 juta KK pada 9 Mei 2020.