Catatan Ringan: Surat Terbuka kepada Mas Menteri Nadiem Makarim

Di awal menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim yang diminta dipanggil sebagai mas Menteri membuat pernyataan yang mengejutkan. Tak seratus persen salah, juga tak seratus persen benar.

Kata Mas Menteri Nadiem kala itu, “Kita memasuki era di mana gelar tak menjadi kompetensi. Kita memasuki era di mana kelulusan tak menjamin kesiapan berkarya dan belajar. Kita memasuki era dimana akreditas tak menjamin mutu. Dan kita memasuki era di mana masuk kelas tak menjamin belajar.” Sontak publik kaget.

Menurut penulis, apa yang disampaikan Mas Menteri Nadiem tak seluruhnya benar. Fakta memang ada yang mengejar kelulusan hanya karena memerlukan ijazah untuk penyesuaian pangkat misalnya. Kalau masuk kelas tak menjamin belajar, juga tak betul seluruhnya.

Buat apa masuk kelas kalau bukan untuk belajar? Sebandel-bandelnya siswa/mahasiswa, pasti berpikir masuk kelas untuk belajar. Bahwa sekali-sekali ada siswa/mahasiswa yang melirik lawan jenisnya, ya biasa. Tapi pikirannya tetap belajar Mas Menteri.

Mas Menteri dulu kuliah di Amerika Serikat kan bukan buat main-main, tapi buat menuntut ilmu sebagai bekal membaca masa depan bukan? Selain itu, Mas Menteri juga perlu ijazah kan?

Dan di sana Mas menteri pasti mencari sekolah yang sudah terakreditasi kan? Bukan kampus asal kampus. Dan setelah lulus meski beda yang dikerjakan, tapi Mas menteri merasa kompeten kan? Kalau seandainya Mas Menteri tak sekolah di Amerika, apa ada ide mendirikan Gojek?

Itu terkait statemen lama Mas Menteri.

Kini, Mas Menteri buat publik mengernyitkan dahi melalui Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud yang membuat tiga organisasi kemasyarakatan yang sudah berkontribusi besar dalam dunia pendidikan, mundur serentak.

Muhammadiyah, NU dan PGRI mundur dari program tersebut. Keputuan ketiga untuk mundur dari program itu karena banyak peserta program yang bermasalah dan tersebut tidak kredibel.

POP bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan sekolah. Tapi ketiga organisasi itu melihat bahwa banyak peserta program ini yang tidak jelas. Lantas efektivitasnya selama masa pandemi covid-19, dan yang paling disorot publik adalah masuknya dua yayasan, masing-masing Sampoerna dan Sukanto Tanoto sebagai penerima dana POP, meski dengan alasan sebagai dana pendamping.

Masuknya dua yayasan ini bisa jadi sesuai prosedur adminitrasi. Masalahnya apakah keputusan bersih dari muatan konflik kepentingan. Mengingat Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril sebelumnya adalah dekan atau pengajar di Universitas Sampoerna dan pernah menjadi bagian dari Tanoto Foundation.

Di sisi lain, kita perlu bertanya, kenapa kedua yayasan itu membutuhkan dana pendamping? Bukankah Sampoerna dan Sukanto Tanoto merupakan filatropis ternama. Jangan sampai publik melihat kedua yayasan itu menabur beras untuk dapat ayam. Rp 20 miliar terlalu kecil untuk kedua yayasan itu. Justru kedua yayasan itu bisa memberi lebih besar dari dana APBN yang diterima kepada dunia pendidikan (guru dan tenaga kependidikan lainnya).

Mundurnya ketiga organisasi itu dari POP Kemendikbud bisa dibaca sebagai ketidak percayaan kepada Mas Menteri dan lembaga yang dipimpinnya. Ini tak baik bagi dunia pendidikan nasional mengingat ketiga organisasi itu sangat besar kontribusinya bagi pendidikan nasional.

Betul Mas Menteri bisa melihat masa depan, tapi masa lalu (rekam jejak) juga penting. Karena masa lalu adalah bagian terpenting dari masa sekarang dan yang akan datang.

Sebelum terlambat, dan jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Penulis menyarankan Mas Menteri Nadiem untuk datang bersilaturahmi kepada pimpinan dan pengurus Muhammadiyah, NU dan PGRI. Apalagi bila dilihat dari sisi usia, sudah sepantasnya Mas Menteri yang datang kepada ketiga organisasi tersebut.

Di bagian lain, penulis juga berharap Mas Menteri dapat mengkaji kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Saya bisa memahami bila di awal-awal kebijakan itu diambil untuk menjauhkan sekolah sebagai cluster penyebaran covid-19. Meski dari sisi usia anak persertasenya sangat, sangat kecil.

Sudah waktunya, sekolah dibuka tentu dengan melaksanakan protokol kesehatan. Serahkan kepada sekolah masing-masing bagiamana format pengajarannya, penulis yakin para guru memiliki kemampuan inovasi dalam mengajar.

Mas Menteri pasti sudah baca banyak anak-anak dari kalangan tidak mampu kesulitan mengikuti PJJ via daring ini, Belum lagi, banyak orangtua siswa yang terkena PHK yang membuat suasana rumah tak kondusif untuk kegiatan belajar.

Demikian Mas Menteri, semoga surat terbuka ini sampai ditelinga bapak. Aaamin Ya Rabbal Allamiin. (Lalu Mara Satriawangsa)